KabarBaik.co, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, baik lahan tebu maupun lahan kosong. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran lahan di tengah musim kemarau.
Kepala BPBD Jombang, Wiku Birawa Filipe Dias Quintas, mengatakan pembakaran lahan dapat memicu berbagai dampak buruk, mulai dari pencemaran udara hingga kebakaran yang sulit dikendalikan.
“Pembakaran lahan dapat menyebabkan polusi udara, meningkatkan risiko penyakit seperti ISPA, merusak ekosistem dan kesuburan tanah, mengganggu transportasi akibat asap, serta berpotensi memicu kebakaran yang meluas,” kata Wiku, Selasa (4/8).
Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan, Wiku mengingatkan bahwa membakar lahan juga memiliki konsekuensi hukum. Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar.
Tak hanya itu, larangan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sementara itu, Pasal 187 KUHP turut mengatur sanksi bagi pelaku pembakaran yang menimbulkan bahaya umum.
Sebagai alternatif, BPBD mendorong masyarakat mengelola lahan tanpa pembakaran. Metode yang disarankan antara lain pengolahan tanah tanpa bakar (TOT), memanfaatkan limbah organik menjadi kompos, hingga pemotongan tebu secara manual maupun menggunakan alat mekanis.
BPBD juga mengajak masyarakat ikut berperan mencegah kebakaran lahan dengan tidak melakukan pembakaran serta segera melaporkan jika menemukan kebakaran atau pelanggaran melalui layanan darurat 112 yang dapat diakses secara gratis.
“Dengan langkah pencegahan ini, kami berharap kualitas lingkungan tetap terjaga, risiko kebakaran bisa diminimalkan, dan masyarakat terhindar dari dampak buruk kabut asap maupun kerusakan lingkungan,” pungkas Wiku.
