KabarBaik.co, Jakarta – Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan dukungan stok beras mencapai 5 juta ton, penyaluran dilakukan secara masif dan berkelanjutan sejak awal tahun.
Bersinergi dengan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog memastikan distribusi beras SPHP berjalan tanpa jeda sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di berbagai daerah.
Hingga akhir April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat melampaui 380 ribu ton. Rinciannya, sebanyak 221 ribu ton disalurkan pada periode Januari–Februari, sementara 167,3 ribu ton lainnya didistribusikan sejak Maret hingga April.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa sepanjang tahun ini pihaknya mendapat penugasan menyalurkan total 828 ribu ton beras SPHP. Penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026 terkait penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Penyaluran beras SPHP ini dilakukan sepanjang tahun sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau,” ujar Rizal, Kamis (30/4).
Dalam pelaksanaannya, Bulog memperluas kanal distribusi agar menjangkau masyarakat secara lebih merata. Penyaluran dilakukan melalui pedagang pengecer di pasar rakyat, BUMN, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet binaan pemerintah daerah, koperasi instansi pemerintah, hingga dukungan TNI dan Polri. Program ini juga diperkuat melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selain itu, distribusi turut ditopang jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini mencapai sekitar 80 ribu titik di seluruh Indonesia. Penyaluran juga diperluas ke ritel modern dan swalayan guna memudahkan akses masyarakat terhadap beras SPHP.
Beras SPHP tersedia dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas medium dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk Zona 1—meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi—harga ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Zona 2—Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan—dipatok Rp13.100 per kilogram, sedangkan Zona 3—Maluku dan Papua—sebesar Rp13.500 per kilogram.
“Upaya stabilisasi ini juga didukung oleh ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dalam kondisi sangat kuat, mencapai lebih dari 5 juta ton per akhir April 2026,” tambah Rizal.
Dengan stok yang memadai, jaringan distribusi luas, serta sinergi lintas sektor, Bulog optimistis program SPHP mampu menjaga stabilitas harga beras sepanjang 2026 sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.(*)
