KabarBaik.co – Calon Bupati (Cabup) Mojokerto nomor urut 2 Muhammad Albarraa menyatakan akan menyiapkan regulasi yang ramah bagi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyerap banyak tenaga kerja asli dari Kabupaten Mojokerto.
“Lokasi Kabupaten Mojokerto adalah sangat strategis bagi industri, sebagai daerah ring 1 industri di Jawa Timur, banyak investor yang incar ingin dirikan perusahaan di sini,” ujar Gus Barra dalam kampanyenya di Kecamatan Kemlagi, (9/10)
Menurut Gus Barra, seharusnya kebijakan-kebijakan daerah harus banyak mendatangkan investasi, karena lahan Kabupaten Mojokerto masih sangat luas. Pengembangan lokasi industri baru di daerah utara sungai masih terbuka lebar, support system transportasi seperti jalan tol juga melewati Kabupaten Mojokerto.
“Saat Mubarok memimpin Kabupaten Mojokerto kedepan, insya Allah akan banyak datangkan investor-investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan di Kabupaten Mojokerto,” katanya.
Mendatangkan banyak investor untuk mendirikan perusahaan di Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu program Mubarok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto, betapa tidak, dirinya bersama calon wakil bupati (Cawabup) M. Rizal Octavian akan fokus menyiapkan sejumlah regulasi untuk memanfaatkan peluang besar ini.
“Kami akan menyusun regulasi baru terkait investasi, termasuk melakukan revisi tata ruang, mempermudah dalam proses investasi dan perizinan usaha dan syarat mutlak tenaga kerja yang diambil nantinya harus 60-70 persen berKTP Kabupaten Mojokerto, sehingga akan membuka banyak lowongan kerja bagi masyarakat,” tandasnya.
Dalam proses revisi tata ruang, sosok lulusan Al Azhar, Kairo, Mesir ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai pemilik lahan dan para akademisi.
“Kami akan melibatkan akademisi dalam menganalisa dan memberikan pandangan tentang potensi terbukanya wilayah daerah industri-industri baru baik di utara sungai maupun selatan sungai,” jelasnya.
Lebih lanjut, komitmen Gus Barra untuk memberantas pungutan liar (pungli) yang sering kali menjadi hambatan bagi investor dan pengusaha dalam mendirikan usahanya di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut memicu menimbulkan biaya tinggi dalam pengurusan perizinan awal sehingga mereka berpikir dua kali dalam mendirikan usahanya di Kabupaten Mojokerto.
“Regulasi di Kabupaten Mojokerto nantinya akan cepat, murah, dan bebas dari pungli, termasuk menindak praktik KKN yang masih marak,” tutupnya. (*)
