KabarBaik.co – Politisi muda PKB, M Syahrul Munir menunjukkan keseriusannya untuk maju sebagai bakal calon bupati (bacabup) Gresik pada Pilkada 2024.
Rabu (22/5), pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik itu mengembalikan berkas pendaftaran berkas formulir pendaftaran ke DPC PKB Gresik. Dikawal komunitas vespa dan abang becak, serta diiringi hadrah banjari.
Iring-iringan Cak Syahrul melintasi Jalan Pahlawan-Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Proklamasi-Jalan RA Kartini dan finish di Kantor DPC PKB Gresik. Mereka kompak mengenakan kaos dengan tagline Bareng-Bareng Cak Syahrul.
“Filosofinya adalah untuk menjawab segala permasalahan di Kabupaten Gresik, bahwa semuanya perlu dilakukan bareng-bareng (bersama-sama),” kata politisi muda asal Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Gresik ini.
Ia datang tidak sekedar mengembalikan formulir pendaftaran. Namun menyodorkan delapan visi misi yang termaktub dalam Gresik Mentas (Menuju Tuntas). Ada delapan persoalan prioritas yang akan menjadi fokus perbaikan Gresik ke depan.
“Ada delapan visi yang kami tawarkan. Mulai soal kemiskinan, pendidikan, infrastruktur jalan, kelangkaan pupuk, kesahatan, banjir, kesehatan hingga akses permodalan dan pemasaran untuk UMKM,” kata Cak Syahrul Munir.
Ia pun siap mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku di PKB. Sebagai bukti keseriusan, Cak Syahrul bakal mendaftar penjaringan di partai lain. “Bahkan meskipun ada DPC yang sudah tutup (pendaftaran, red), kita berencana daftar ke DPW. Semua upaya kita usahakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Gresik Abdul Qodir menjelaskan meskipun Syahrul Munir merupakan kader internal PKB, tetap harus mengikuti proses penjaringan sebagaimana ketentuan yang berlaku di partai.
“Penjaringan akan dilakukan profesional dan proporsional tanpa membedakan kader internal maupun calon eksternal. Meskipun tidak bisa dilepas bahwa Mas Syahrul ini kder internal Partai Kebangkitan Bangsa,” ujar Ketua DPC PKB Gresik Abdul Qodir.
Pihaknya berharap penjaringan PKB berjalan lancar hingga penetapan calon atau keluarnya rekomendasi dari DPP. “Sehingga terwujud kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Yang bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
