KabarBaik.co, Jombang – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggagas forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Mengawal UMKM Naik Kelas sebagai ruang dialog untuk mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yang kuat dalam membangun perekonomian nasional, yakni Ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Ekonomi Pancasila merupakan landasan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang dibutuhkan adalah konsistensi menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” kata Gus Kikin, saat memberikan keterangan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu (5/8).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu, forum tersebut akan menjadi wadah yang mempertemukan pelaku UMKM, akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk membahas berbagai persoalan ekonomi kerakyatan.
Ia menegaskan, UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana evaluasi kebijakan sekaligus penyusunan rekomendasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha,” ujarnya.
Gus Kikin menjelaskan, Cangkrukan Ekonomi Pancasila akan digelar secara berkala setiap dua bulan di berbagai daerah di Jawa Timur.
Dalam setiap pertemuan, forum akan mengulas berbagai kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan UMKM. Mulai dari pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi, standardisasi, hingga akses pasar.
“Seluruh kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan UMKM akan dibedah bersama. Tujuannya sederhana, apakah kebijakan tersebut benar-benar memudahkan UMKM berkembang atau justru menambah hambatan,” jelasnya.
Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang selanjutnya dikawal implementasinya.
PWNU Jawa Timur menilai penguatan UMKM merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional serta menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja. Karena itu, keberpihakan terhadap UMKM dinilai harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan ekonomi nasional.
Melalui forum tersebut, PWNU Jawa Timur berharap dapat menjembatani aspirasi pelaku UMKM dengan para pengambil kebijakan sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuji berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Forum ini juga akan berjalan secara berkelanjutan, mulai dari mendengar persoalan, membedah kebijakan, menghadirkan kementerian atau lembaga terkait, mencari solusi bersama, merumuskan rekomendasi, mengawal implementasi, hingga mengevaluasi hasilnya.
Meski demikian, Gus Kikin menegaskan forum tersebut tidak secara langsung menargetkan penguatan nilai tukar rupiah maupun indikator makroekonomi lainnya. Fokus utamanya adalah memperkuat UMKM dan ekonomi rakyat.
“Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan forum ini memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat, khususnya UMKM secara keseluruhan,” pungkasnya.
