DUA peristiwa berdarah di penghujung tahun 2025 telah ikut mengusik rasa. Di Cilegon, seorang bocah berusia 9 tahun, putra dari seorang tokoh politik, ditemukan tak bernyawa dengan puluhan luka tusuk di rumahnya sendiri. Di Medan Sunggal, seorang ibu meregang nyawa dalam kondisi serupa, di mana penyelidikan kini tengah mendalami keterlibatan orang-orang terdekat korban.
Hampir dua pekan berlalu sejak tragedi itu meletus. Namun, hingga kini publik masih menanti kejelasan siapa aktor atau eksekutor di balik kekejian tersebut. Mengapa pengungkapan kasus yang menyedot atensi luas ini seolah berjalan di tempat?
Di Cilegon, penyidikan tampak menghadapi tantangan teknis karena rusaknya sistem CCTV di lokasi kejadian. Namun, dalam perspektif jurnalistik dan penegakan hukum, ketiadaan rekaman visual seharusnya bukan menjadi penghalang tunggal. Luka tusuk yang sedemikian banyak secara kriminologis mengindikasikan adanya motif personal yang kuat. Jika polisi belum mampu menetapkan tersangka, maka wajar publik pun mulai mempertanyakan efektivitas scientific crime investigation yang selama ini diagungkan.
Sementara di Medan Sunggal, penanganan kasus yang melibatkan terduga pelaku bocah di bawah umur memang menuntut kehati-hatian ekstra sesuai amanat Undang-undang. Namun, kehati-hatian tidak boleh bertukar tempat dengan kelambanan. Alibi saksi-saksi kunci dan bukti forensik harus segera disinkronkan agar spekulasi liar di ruang digital tidak makin berkembang, menjadi penghakiman opini masa yang salah sasaran.
Lambannya progres di level kewilayahan, seolah menyalakan sirine apakah tim Bareskrim Polri perlu memberikan asistensi penuh? Atau bahkan mengambil alih komando penyidikan? Bukan sekadar soal teknis, tetapi demi menjamin transparansi absolut. Mengingat salah satu kasus melibatkan keluarga tokoh publik, netralitas kepolisian sedang dipertaruhkan di bawah mikroskop masyarakat.
Publik tidak hanya butuh rilis pers berkala yang berisi prosedur normatif. Publik butuh kepastian hukum yang konkret. Kasus Cilegon dan Medan Sunggal adalah ujian nyata bagi kredibilitas Polri. Apakah terus mampu memberikan keadilan bagi korban yang tak berdaya sebelum tahun berganti? Bukankah begitu banyak kasus pembunuhan cepat diungkap? Bahkan, kurang dari 24 jam.
Penyelidikan yang transparan adalah kunci untuk memenuhi hak publik atas rasa aman. Kita tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan sembari terus menagih kepastian keadilan itu, utamanya bagi para korban maupun keluarganya. Jangan biarkan misteri ini melarut tanpa ujung, karena keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (justice delayed is justice denied). (*)
