KabarBaik.co, Blitar – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar mulai memetakan calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR) yang direncanakan beroperasi pada Juli hingga Agustus mendatang.
Program tersebut diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah.
Kepala Dinsos Kota Blitar Eka Atikah mengatakan, saat ini tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diterjunkan untuk melakukan penjangkauan dan verifikasi lapangan terhadap sekitar 1.700 calon siswa potensial.
“Calon siswa yang sudah bersekolah di sekolah umum tidak boleh dialihkan ke Sekolah Rakyat. Jadi sasaran kami adalah anak tidak sekolah atau putus sekolah usia 7 sampai 21 tahun,” ujarnya, Jumat (22/5).
Data awal yang diterima dari Kementerian Sosial mencapai 6.303 jiwa kategori Desil 1 dan 2. Namun setelah dilakukan sinkronisasi bersama Dinas Pendidikan, jumlah tersebut menyusut karena sebagian sudah tercatat sebagai siswa aktif di sekolah formal.
Menurut Eka, proses penjangkauan dilakukan secara detail karena menyangkut usia, kondisi sosial, hingga kesiapan keluarga menerima sistem pendidikan berbasis asrama.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat ditargetkan menampung 270 siswa. Jumlah itu terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Untuk SMA maksimal usia 21 tahun. Saat ini pendamping PKH masih bergerak di lapangan untuk memastikan data benar-benar sesuai,” katanya.
Eka mengakui tantangan terbesar justru datang dari keraguan orang tua melepas anak tinggal di asrama. Sebab, sistem boarding school mengharuskan siswa menetap penuh selama masa pendidikan.
Meski demikian, pihaknya menilai pola tersebut penting untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri anak-anak dari keluarga miskin.
“Konsepnya mirip sekolah kedinasan. Ada jadwal libur untuk pulang. Pendekatannya juga lebih personal agar bakat dan minat anak bisa berkembang,” tambahnya.
Dinsos juga membuka peluang bagi warga miskin yang belum masuk data resmi Kemensos. Mereka tetap dapat mengikuti seleksi melalui mekanisme Surat Keterangan Miskin (SKM).
Sementara itu, progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, kini mencapai sekitar 48 hingga 49 persen. Seluruh kebutuhan siswa, mulai seragam hingga alat tulis, disebut akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.
Dinsos menargetkan proses verifikasi dan pendekatan kepada orang tua rampung pada akhir Juni agar sekolah bisa mulai beroperasi sesuai jadwal.
“Kami berharap program ini benar-benar menjadi solusi untuk masyarakat miskin ekstrem di Kota Blitar,” pungkas Eka.(*)
