KabarBaik.co, Surabaya — Jagat maya dihebohkan kabar soal Tio Ferdian Rahmana, Runner-Up Raka & Raki Jawa Timur 2026 sekaligus Cak Ning Surabaya 2023, yang diduga meminta kekasihnya menggugurkan kandungan, bahkan berencana membawanya hingga ke Singapura demi menghindari sanksi sosial. Kabar ini menyebar luas lewat media sosial Instagram dan platform X, lengkap dengan tangkapan layar percakapan yang diduga miliknya.
Isu Viral: Rencana Aborsi hingga ke Singapura
Berdasarkan unggahan akun Instagram @ingintauindonesia, perempuan yang mengaku sebagai kekasih Tio menyebut dirinya diminta menggugurkan kandungan yang masih berusia sekitar 12 minggu. Dalam percakapan yang beredar, disebutkan pula rencana melakukan aborsi hingga ke Singapura, serta pembicaraan soal pengobatan ke dukun anak. Kabar itu juga disertai dugaan tindakan kekerasan seksual yang dialami korban.
Disbudpar Jatim: Sedang Diselidiki, Sidang Hasil Selasa
Menanggapi viralnya kasus tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur, Evy Afianasari, buka suara. Evy menyatakan pihaknya bersama Ikatan Raka Raki Jatim, dewan juri, serta pemerintah kota terkait sedang melakukan konfirmasi, verifikasi, dan klarifikasi secara menyeluruh.
“Kami Disbudpar, para dewan juri, Ikatan Raka Raki, dan pemerintah kota yang bersangkutan sedang melakukan konfirmasi, verifikasi, dan klarifikasi lapangan. Nanti hari Selasa kami akan menggelar sidang, dan keputusannya akan kami sampaikan berikutnya,” tegas Evy, Senin (10/8).
Ia mengingatkan untuk menjadi Raka & Raki wajib melalui penyaringan dari kabupaten/kota dengan rekomendasi pemerintah daerah. Apabila terbukti melanggar, sanksi terberat sudah menanti.
“Sanksi terberat adalah pencabutan gelar dan pencoretan nama yang bersangkutan dari keanggotaan Ikatan Raka Raki,” tandasnya.
Ikatan Raka Raki Jatim Kecam Keras, Bentuk Tim Independen
Ikatan Raka Raki Jawa Timur pun telah merilis pernyataan sikap resmi pada 8 Agustus 2026. Organisasi mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, pelecehan, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum, etika, dan nilai kemanusiaan.
“Saat ini kami membentuk tim independen yang adil dan transparan untuk mengusut tuntas kasus ini. Keselamatan, pemulihan, dan kerahasiaan identitas korban adalah prioritas utama kami,” bunyi pernyataan tersebut.
Ikatan juga membuka saluran aman bagi korban atau saksi lain untuk melapor, sekaligus memohon maaf dan berkomitmen memperbaiki sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. (*)
