KabarBaik.co — Kalangan DPRD Gresik menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Dalam rapat paripurna Kamis lalu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Gresik melalui juru bicaranya, Muhammad Rizaldi Saputra, memberikan catatan kritis kepada pemerintah daerah. Ia menilai bahwa pengelolaan BMD yang optimal seharusnya mampu menjadi alat dukung efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ranperda perubahan ini tentu dilandaskan pada kerangka akuntabilitas atas seluruh Barang Milik Daerah. Karena itu, clean and clear data kuantitatif atas Barang Milik Daerah menjadi faktor pengungkit atas tumbuhnya potensi pendapatan asli daerah,” ujar Rizaldi.
Meski mendukung arah perubahan regulasi tersebut, Fraksi PKB meminta kejelasan pemerintah daerah terkait besaran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa tumbuh dari penetapan ranperda itu. Fraksi menilai, tanpa perhitungan yang terukur, perubahan regulasi hanya akan bersifat administratif tanpa memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Karena itu, Fraksi PKB menanyakan seberapa besar potensi tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah atas ditetapkannya Ranperda perubahan ini?” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam rapat sebelumnya telah memaparkan bahwa perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 dilakukan karena banyak ketentuan yang sudah tidak relevan dengan regulasi nasional maupun dinamika pemerintahan terkini.
Ia menilai, perlu adanya penyesuaian agar tata kelola barang menjadi lebih modern, adaptif, dan mampu mendukung akuntabilitas serta meningkatkan nilai tambah penggunaan barang daerah.(*)
