KabarBaik.co– Komisi III DPRD Kabupaten Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (15/1) ke tiga lokasi proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran 2024.
Sidak dilakukan di Jembatan Desa Dawuhan, Proyek Talud Desa Plumpungrejo, dan Jembatan Desa Slorok untuk mengevaluasi kondisi serta menindaklanjuti temuan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, menyoroti kondisi Talud di Desa Plumpungrejo yang mengalami keretakan signifikan. “Kondisinya menunjukkan keretakan yang cukup membahayakan. Kami akan mendengarkan penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk langkah evaluasi lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III, M. Andika Setiawan, menilai Talud tersebut bermasalah dari segi konstruksi. “Talud ini hanya menggunakan pile cap tanpa pondasi yang memadai. Keretakan yang ada menunjukkan bahwa struktur ini tidak memiliki kekuatan optimal untuk menahan beban,” jelasnya.
Selain itu, Jembatan Desa Slorok juga ditemukan memiliki kelemahan pada bagian sayapnya. “Secara visual memang terlihat bagus, tetapi sayapnya tidak memiliki ikatan yang kuat sehingga rawan terjadi retakan lebih lanjut,” tambah Andika.
Komisi III DPRD Blitar berencana memanggil dinas terkait untuk membahas hasil temuan dan menyusun langkah perbaikan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan keamanan infrastruktur demi keselamatan masyarakat
Ke depan, DPRD Kabupaten Blitar Komisi III, akan memanggil dinas terkait untuk membahas hasil evaluasi lapangan dan menyusun langkah perbaikan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan kelayakan infrastruktur demi keselamatan.
Sedangkan, Kabid Jalan Dan Jembatan Dinas DPUPR, Hamdan Zulkifli Kurniawan, menyatakan akan segera mengambil langkah perbaikan. “Untuk Jembatan Desa Dawuhan, kami akan berkomunikasi langsung dengan penyedia jasa terkait keretakan yang terjadi, sesuai arahan dari Komisi III. Dalam waktu dekat, akan dilakukan pembenahan,” ujar Hamdan.
Sementara itu, untuk kondisi talud di Plumpungrejo Desa Kademangan, Hamdan mengungkapkan adanya perubahan perencanaan karena anggaran sebesar Rp4,6 miliar hanya mencakup pembangunan jembatan, tanpa memperhatikan kebutuhan penguatan jalan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan kepala desa, dan ke depan, jika ada tambahan anggaran, akan kami prioritaskan pengerasan jalan di sana,” jelasnya.
Adapun Jembatan Desa Slorok akan ditangani menggunakan anggaran darurat dengan membangun patok pengaman untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. (*)
