KabarBaik.co, Jombang – Rencana pembangunan flyover di kawasan Simpang Mengkreng, Kabupaten Jombang, terus bergerak menuju tahap persiapan.
Tiga pemerintah daerah yakni Jombang, Nganjuk, dan Kediri mulai menyatukan langkah guna mempercepat realisasi proyek prioritas pemerintah pusat tersebut.
Komitmen itu ditunjukkan lewat pertemuan tiga kepala daerah dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Senin (25/5).
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada kesiapan daerah, terutama terkait proses pembebasan lahan yang menjadi tahapan penting sebelum pembangunan dimulai.
Bupati Jombang Warsubi mengatakan, pembangunan flyover Simpang Mengkreng diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 715 miliar.
“Konsep yang diusung lebih mengutamakan fungsi utama untuk mengurai kemacetan daripada desain yang glamor,” kata Warsubi dalam keterangannya.
Menurutnya, apabila proses perencanaan dan lobi berjalan lancar, tahapan awal pembangunan fisik ditargetkan mulai pada 2027.
Warsubi menjelaskan, berdasarkan hitungan Kementerian PU, total lahan yang harus dibebaskan mencapai lebih dari 50 ribu meter persegi. Khusus wilayah Kabupaten Jombang, kebutuhan lahannya sekitar 17 ribu meter persegi.
“Karena luasannya cukup besar, kami berharap biaya pembebasan lahan bisa ditanggung pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun demikian, pihak Kementerian PU disebut masih membuka opsi skema sharing pembiayaan pembebasan lahan antar daerah sesuai proporsi wilayah dalam dokumen Detail Engineering Design (DED).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Imam Bustomi menegaskan, pembangunan fisik flyover sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan dukungan non konstruksi, termasuk pembebasan lahan.
“Pembahasannya lebih banyak terkait kesiapan lahan. Untuk konstruksi tetap menjadi kewenangan Kementerian PU,” ujar Imam Jum’at (29/5).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Jombang hadir bersama jajaran Bappeda dan Dinas PUPR. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga hadir lengkap bersama kepala daerah dan OPD terkait, sedangkan Kabupaten Kediri mengirimkan perwakilan.
Imam menyebut, pemerintah pusat masih menunggu kepastian skema pembiayaan pembebasan lahan. Saat ini muncul opsi agar pembebasan dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten.
“Namun, tiga daerah berharap anggaran bisa sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat,” tuturnya.
Jika usulan itu belum dapat dipenuhi, pemerintah daerah berencana meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu pembiayaan pembebasan lahan.
“Kalau memang nantinya tidak bisa sepenuhnya dibiayai pusat, kemungkinan akan dibahas bersama pemerintah provinsi,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, tiga kepala daerah dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur guna membahas dukungan dan komitmen pembiayaan dari Pemprov Jatim.
Setelah posisi pemerintah provinsi jelas, Kementerian PU disebut akan kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan guna memastikan kesiapan masing-masing daerah dalam mendukung proyek strategis tersebut.
Selain membahas teknis pembangunan, pemerintah daerah juga telah menyerahkan proposal dukungan pembangunan flyover kepada Kementerian PU sebagai bentuk keseriusan mempercepat proyek tersebut.
Flyover Simpang Mengkreng sendiri diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di titik pertemuan arus kendaraan dari arah Jombang, Kediri, dan Nganjuk yang selama ini kerap menjadi titik kemacetan.
