KabarBaik.co, Jember – Buntut dari insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan pengajar di SMPN 1 Umbulsari, Fraksi Gerindra DPRD Jember mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dinilai mendesak demi menjamin kualitas dan keamanan konsumsi anak-anak sekolah.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember Ahmad Hoirozi menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang terus berulang tersebut. Menurutnya, ketidakprofesionalan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat disayangkan.
“Karena penerimanya adalah anak-anak kita, sangat miris jika dikelola secara tidak profesional. Padahal, program MBG ini bertujuan mulia untuk memenuhi gizi, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Rozi saat dikonfirmasi pada Minggu (8/2).
Rozi menekankan bahwa SPPG, sebagai garda terdepan penyaluran MBG, wajib menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Jari sebelum beroperasi, setiap SPPG harus memenuhi syarat administratif dan teknis yang ketat. Mulai dari sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), lokasi representatif, peran ahli gizi,” tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jember ini juga meminta Satgas MBG untuk lebih proaktif dalam melakukan monitoring dan pengawasan berkala ke seluruh SPPG di Jember tanpa tebang pilih.
Ia menegaskan, jika setelah evaluasi dan uji laboratorium ditemukan kelalaian, maka sanksi tegas harus dijatuhkan. “Kami menyarankan agar SPPG yang tetap lalai meski sudah diberi teguran untuk segera dicabut izin operasinya,” tutupnya.(*)
