KabarBaik.co – Pegawai honorer non-ASN Pemkab Jember yang dirumahkan, termasuk guru, berdampak besar terhadap sistem pembelajaran di sekolah dasar. Hal itu dibuktikan banyak sekolah saat ini kekurangan tenaga pengajar yang menyebabkan proses belajar-mengajar terganggu.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Achmad Rusdan. Ia mengungkapkan di beberapa sekolah dasar negeri juga terkena dampak dari guru non ASN yang dirumahkan.
“Dengan minimnya jumlah guru PNS, jika guru honorer tidak lagi bekerja karena tidak ada gaji, maka sekolah-sekolah ini akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar,” kata Rusdan, Kamis (13/2).
Ia mengungkapkan, beberapa sekolah yang memiliki banyak rombongan belajar kini mengalami krisis tenaga pengajar.
“Guru PNS harus mengajar di beberapa kelas sekaligus untuk menutupi kekurangan tersebut,” ungkapnya.
Rusdan menyebut, kondisi ini tentu memberatkan guru PNS yang harus menangani banyak kelas.
“Kalau hanya satu kelas saja tidak terlalu berat, kondisinya sekarang tupoksi pekerjaan yang biasanya dihandle oleh guru honorer dirangkap oleh guru PNS,” katanya.
“Kami khawatir itu berdampak kepada kualitas pembelajaran bagi siswa pun terancam menurun secara signifikan,” imbuh Rusdan.
Ia menambahkan, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya guru yang kewalahan, tetapi juga siswa yang tidak bisa mendapatkan pembelajaran secara optimal sesuai kurikulum yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar.
“Apakah ini bentuk efisiensi anggaran yang mengorbankan tenaga pendidik? Jika iya, maka dampaknya akan sangat luas bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Legislator PKS tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi alternatif dalam penganggaran tenaga guru honorer agar sekolah tetap bisa berfungsi dengan baik.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan skema khusus guna mempertahankan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah dasar.
“Bahkan saat ini orang tua murid juga mulai mengkhawatirkan nasib pendidikan anak-anak mereka jika kondisi ini terus berlanjut. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik,” pungkasnya (*)
