KabarBaik.co, Jakarta – Perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran memasuki pekan ketiga. Konflik ini telah mendorong harga minyak dunia melonjak drastis hingga menembus level tertinggi sejak 2022.
Kondisi tersebut menjadi pukulan telak bagi banyak negara. Termasuk Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sudah tertekan beban bunga utang, memicu kekhawatiran utang pemerintah bakal membengkak berlipat hingga menembus Rp 10.500 triliun.
Harga minyak mentah berjangka Brent tercatat melonjak lebih dari 40% sepanjang bulan ini dan bertahan di level USD 103,82 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di USD 99,30 per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang mematok harga minyak Indonesia (ICP) di level USD 70 per barel.
Pemicu utama lonjakan ini adalah penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Iran menghentikan pengiriman minyak melalui selat tersebut sebagai respons atas serangan AS-Israel ke Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran . Akibatnya, lebih dari 400 kapal tanker dilaporkan terdampar di Teluk Persia, mengganggu rantai pasok energi global .
Dampak ke APBN: Setiap Kenaikan USD 1, Defisit Melebar Rp 6,8 Triliun
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi paling rentan. Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel dipastikan akan memperlebar defisit APBN hingga Rp 6,8 triliun. Rinciannya, belanja negara membengkak Rp 10,3 triliun (terutama untuk subsidi dan kompensasi energi), sementara penerimaan hanya bertambah Rp 3,5 triliun .
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membeberkan tiga skenario dampak lonjakan harga minyak terhadap defisit APBN. Skenario pertama, Moderat dengan harga minyak USD 86 per barel, Rp 17.000/USD, defisit 3,18%. Skenario kedua, Tinggi USD 97 per barel, Rp 17.300/USD, defisit 3,53%, dan Skenario Pesimistis USD 115 per barel, Rp 17.500/USD, defisit 4,06%
Dengan skenario pesimistis tersebut, defisit APBN akan jauh melampaui batas aman 3% yang diamanatkan Undang-undang. Konsekuensinya, utang baru hampir pasti bertambah. Kementerian Keuangan tercatat telah menarik utang baru sebesar Rp 185,3 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun 2026 (Januari-Februari).
Sejumlah Ekonom memproyeksikan total utang pemerintah bisa menembus Rp 10.500 triliun pada akhir tahun dengan rasio utang terhadap PDB naik menjadi sekitar 41%.
Beban Subsidi Membengkak, APBN Terancam Kolaps
Pemerintah dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, menaikkan harga BBM bersubsidi akan memicu inflasi dan gejolak sosial. Di sisi lain, mempertahankan harga berisiko membebani APBN hingga titik kritis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa jika rata-rata harga minyak tahun ini mencapai USD 92 per barel, defisit bisa melonjak ke 3,6% hingga 3,7%. Meski demikian, pemerintah untuk sementara memastikan harga BBM subsidi (Pertalite dan Solar) tidak akan naik hingga setelah Lebaran 2026.
Namun, kebijakan “status quo” ini dipertanyakan sejumlah ekonom. Mereka menilai pemerintah perlu segera membahas APBN Perubahan dan melakukan realokasi anggaran dari program-program yang kurang prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menambal subsidi energi.
Peringatan Lembaga Internasional
Situasi fiskal yang kian rentan telah mendapat sorotan lembaga pemeringkat internasional. Fitch Ratings dan Moody’s mengubah outlook surat utang Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”, meskipun masih mempertahankan peringkat investment grade . Ini menjadi sinyal waspada bagi investor bahwa risiko fiskal Indonesia meningkat di tengah ketidakpastian global.
Dengan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan harga minyak yang diprediksi tetap tinggi, pemerintah harus bersiap mengambil keputusan pahit: menaikkan harga BBM, merevisi APBN dengan defisit melebar, atau melakukan efisiensi besar-besaran di tengah tekanan sosial yang meningkat. (*)
