KabarBaik.co, Gresik – Keluhan nelayan terkait semakin sempitnya area tangkap akibat reklamasi, maraknya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga anjloknya harga hasil laut mengemuka dalam forum Jagongan Ngopi Karo Nelayan (Jangkar) yang digelar Polres Gresik di Balai Purbo, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Selasa (23/6).
Forum yang dihadiri puluhan nelayan dari Balai Purbo, Balai Wonorejo, dan Balai Pesusuan itu menjadi ruang dialog antara masyarakat pesisir dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan sektor maritim.
Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengatakan, kegiatan Jangkar merupakan upaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat nelayan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Melalui program Sabuk Kamtibmas, kami mengajak seluruh masyarakat nelayan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah pesisir. Jika ada potensi gangguan kamtibmas maupun pelanggaran hukum, mari saling mengingatkan dan segera berkoordinasi agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Ramadhan.
Selain dialog, Polres Gresik juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) serta menyalurkan bantuan sosial dan perlengkapan keselamatan bagi nelayan.
Dalam sesi diskusi, perwakilan nelayan Kelurahan Lumpur, Toyani, menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional.
Menurut dia, aktivitas reklamasi dan banyaknya kapal yang berlabuh di perairan utara Gresik membuat ruang tangkap nelayan semakin terbatas. Nelayan juga mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait proyek reklamasi yang berlangsung di kawasan tersebut.
Selain itu, para nelayan mengaku menghadapi tekanan ekonomi akibat turunnya harga ikan dan udang di pasaran. Mereka juga menyoroti penggunaan jaring trawl atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena dinilai merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik, Firman, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur zona labuh jangkar kapal untuk meminimalkan konflik dengan wilayah tangkap nelayan.
Ia juga menyebutkan adanya rencana penerapan batas kecepatan kapal besar di jalur pelayaran yang sering dilintasi nelayan guna meningkatkan keselamatan di laut.
Sementara itu, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menegaskan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Pemerintah daerah bersama Satpolairud terus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala terhadap aktivitas penangkapan ikan.
“Terkait harga hasil tangkapan yang menurun, kami terus berupaya mencari solusi melalui peningkatan kualitas hasil tangkapan dan perluasan akses pemasaran,” kata perwakilan Dinas Perikanan Gresik, Kusnain.
Kasat Polairud Polres Gresik AKP I Nyoman Ardita menambahkan, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada sejumlah kelompok nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak sesuai ketentuan.
Menurut dia, sebagian kelompok nelayan telah sepakat beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan sehingga tidak merugikan nelayan lainnya.
“Kami mengimbau nelayan agar segera melaporkan apabila menemukan aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan. Satpolairud siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk demi menjaga ketertiban dan kelestarian sumber daya laut,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan kerja nelayan, Kapolres Gresik bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa paket sembako serta perlengkapan keselamatan laut, seperti pelampung ring (ring buoy), jaket pelampung, dan senter.
Melalui forum Jangkar, Polres Gresik berharap komunikasi antara nelayan, aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan stakeholder maritim dapat terus terjalin sehingga berbagai persoalan di wilayah pesisir dapat diselesaikan secara bersama-sama.(*)
