KabarBaik.co, Surabaya — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi perhatian para ulama dan tokoh pesantren di Jawa Timur. Bagi mereka, muktamar tidak semata-mata menjadi forum untuk menentukan siapa yang akan memimpin organisasi.
Lebih dari itu, muktamar dinilai menjadi momentum untuk memastikan perjalanan NU tetap berpijak pada akar sejarah dan tradisi pesantren, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Dialog Publik bertajuk “Transformasi Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan PMII Jawa Timur di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8).
Forum tersebut menghadirkan Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), Guru Besar Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim.
Dalam dialog itu, Kiai Asep menekankan pentingnya menjaga akar sejarah NU di tengah tuntutan transformasi organisasi. Menurut dia, modernisasi tidak seharusnya membuat NU kehilangan identitasnya sebagai organisasi yang tumbuh dari tradisi pesantren.
Ia menjelaskan, sejak awal pesantren bukan hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga ruang pembentukan masyarakat dan perjuangan kebangsaan.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep.
Kondisi tersebut, kata dia, kemudian mendorong para ulama untuk membangun kekuatan secara bersama. Salah satu mata rantainya ditandai dengan lahirnya Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai ruang kaderisasi generasi muda pesantren.
Gagasan membangun kekuatan kolektif itu kemudian berkembang hingga berdirinya NU pada 1926. Kiai Asep menyebut proses tersebut tidak terlepas dari peran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari, dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Menurut dia, KH Hasyim Asy’ari sejak awal menghendaki NU tidak menjadi kendaraan perseorangan, melainkan menjadi representasi lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Salah satu fase penting dalam proses tersebut adalah Komite Hijaz sebelum penggunaan nama Nahdlatul Ulama. Struktur awal organisasi juga menempatkan ulama sebagai pusat kepemimpinan, dengan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kata Kiai Asep.
Muktamar Jadi Momentum Evaluasi
Berangkat dari sejarah tersebut, Kiai Asep mengingatkan agar Muktamar ke-35 NU tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan dan struktur organisasi.
Menurut dia, dinamika dalam sejumlah muktamar sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait mekanisme penyelenggaraan serta proses pengambilan keputusan. Ia menekankan pentingnya memastikan forum tertinggi NU tetap mengedepankan peran ulama dan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Kiai Asep menilai transformasi NU seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya meninggalkan karakter dan tradisi organisasi. Sebaliknya, perubahan diperlukan agar NU tetap mampu meneruskan cita-cita para pendirinya sekaligus merespons persoalan masyarakat yang terus berkembang.
Ia menyebut setidaknya terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Menurut Kiai Asep, paham Ahlussunnah wal Jamaah memiliki karakter inklusif serta menempatkan persatuan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Jika pada masa lalu perjuangan NU berkaitan erat dengan upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan, ia menilai tantangan NU pada abad kedua adalah memastikan kemerdekaan tersebut menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” katanya.
Karena itu, NU dinilai perlu terus memperkuat perannya sebagai kekuatan moral, keagamaan, dan kebangsaan. Ukuran keberhasilan organisasi tidak hanya dilihat dari besarnya struktur atau jumlah kader, tetapi juga dari kemampuan memberikan arah dan manfaat ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan.
Pers Dorong Gagasan Ulama Menjangkau Publik
Sementara itu, Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh atau Ima mengatakan dialog tersebut menjadi bagian dari kontribusi insan pers Jawa Timur dalam menyambut Muktamar ke-35 NU. Terlebih, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Menurut dia, gagasan menggelar dialog berawal dari diskusi internal Pokja Grahadi mengenai kontribusi pers dalam menyambut momentum Muktamar ke-35 NU. Gagasan tersebut kemudian dikomunikasikan dengan Kiai Asep hingga diwujudkan dalam forum publik. Sekitar 60 wartawan dari berbagai wilayah Jawa Timur mengikuti kegiatan tersebut. Forum juga melibatkan perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU, dan Lesbumi.
Ima berharap gagasan yang muncul dalam dialog tidak berhenti sebagai pembahasan di ruang diskusi. Menurut dia, pers memiliki peran untuk memperluas jangkauan pemikiran para ulama dan kiai sehingga dapat dipahami masyarakat secara lebih luas.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (*)
