KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan dan pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB masa bakti 2025–2030 yang digelar di Prime Plaza Hotel Mataram, Rabu (29/7).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Kadin memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat sekaligus mempercepat transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, Pemprov NTB terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan, memperkuat kemitraan, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi kalangan dunia usaha.
“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Iqbal.
Ia menilai tantangan ekonomi global seharusnya menjadi peluang untuk melakukan transformasi melalui inovasi dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Gubernur menyebutkan, selain industri pengolahan dan pariwisata, pemerintah kini mendorong pengembangan sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, hingga ketahanan pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Iqbal juga mengungkapkan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berada di angka 135. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani.
Karena itu, ia mengajak para pelaku usaha untuk melihat sektor pertanian dan pangan sebagai peluang investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Selain itu, Pemprov NTB terus memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui pengembangan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen dan menempatkan provinsi tersebut sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi NTB didukung oleh berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, hingga pertanian, sehingga memiliki fondasi yang relatif kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Ia juga menilai langkah kolaborasi NTB dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat konektivitas pariwisata dan pengembangan wellness tourism merupakan strategi yang berpotensi membuka pasar lebih luas bagi produk unggulan daerah.
Anindya menegaskan Kadin Indonesia siap membantu mempromosikan peluang investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki serta memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah kepada investor global.
Menurutnya, terdapat tiga sektor yang perlu terus diperkuat bersama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM. Namun demikian, upaya tersebut harus didukung kepastian hukum, regulasi, dan perizinan agar mampu meningkatkan kepercayaan investor.
“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Kadin NTB, Faurani menyatakan, kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, mencetak wirausaha baru, sekaligus menjadi jembatan aspirasi dunia usaha untuk mendukung kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pengembangan investasi dan peningkatan daya saing NTB.
Pelantikan pengurus Kadin NTB periode 2025–2030 diharapkan menjadi momentum mempererat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah tujuan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
