KabarBaik.co – Kebijakan sekolah lima hari yang diterapkan di Kabupaten Jombang menuai sorotan tajam dari para kiai Nahdlatul Ulama (NU). Para tokoh Syuriah dari Majelis Wakil Cabang (MWC) hingga Pengurus Cabang NU (PCNU) menilai kebijakan tersebut berdampak negatif, khususnya bagi anak-anak di wilayah pedesaan.
Kritik keras ini mencuat dalam Forum Syuriah MWC NU yang digelar di Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, Watugaluh, Kecamatan Diwek.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Abah Cholil Hasyim, menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
“Ada beberapa langkah yang kami tempuh. Pertama, menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait penerapan kebijakan sekolah lima hari,” ujar Abah Cholil kepada wartawan, Selasa (26/8).
Abah Cholil menjelaskan Dewan Pendidikan juga akan melakukan kajian dan analisis mendalam terkait kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2023 itu. Kajian akan melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi, tokoh pendidikan, psikolog anak, hingga organisasi profesi.
“Langkah terakhir, kami akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Bupati Jombang dalam bentuk laporan atau rekomendasi resmi,” lanjutnya.
Menurutnya, hasil kajian itu akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Jombang ke depan.
Sebagai informasi, kebijakan sekolah lima hari atau full day school ini sebelumnya menuai pro dan kontra sejak diberlakukan.
Sejumlah pihak, terutama dari kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan, menilai sistem ini mengganggu aktivitas keagamaan dan keseharian anak-anak, termasuk kegiatan mengaji di sore hari. (*)
