KabarBaik.co, Jember – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember resmi menaikkan status dugaan manipulasi klaim BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit ke tahap penyidikan. Jaksa kini tengah mendalami indikasi kerugian negara yang diduga berlangsung selama periode 2019 hingga 2025.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember, Yadyn, menyatakan bahwa peningkatan status perkara ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara internal dan menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum.
“Perkara dugaan korupsi manipulasi tagihan BPJS Kesehatan oleh sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember telah ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tegas Yadyn Jumat (8/6)
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pihak kejaksaan mengidentifikasi dua pola kecurangan yang digunakan untuk mengeruk keuntungan ilegal.
“Jadi itu upcoding, praktik memanipulasi kode diagnosis atau tindakan medis agar nilai klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan lebih tinggi dari yang seharusnya dan Phantom Billing, pengajuan klaim atas layanan kesehatan fiktif atau tindakan medis yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien,” katanya.
Kasi Pidsus Kejari Jember, Ivan Praditya Putra, menjelaskan bahwa timnya sedang bergerak cepat menelusuri alur pencairan dana klaim tersebut. Sejauh ini, penyidik telah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
“Sampai saat ini, sudah ada 12 saksi yang kami periksa,” ungkap Ivan.
Meski telah masuk tahap penyidikan, Kejari Jember belum menetapkan tersangka secara resmi. Penyidik masih fokus mengumpulkan dokumen pendukung dan alat bukti tambahan guna memperkuat konstruksi hukum kasus ini.
“Kami masih terus mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini,” pungkasnya. (*)
