KabarBaik.co, Surabaya – Kekeringan mulai memberi tekanan terhadap lahan pertanian di Jawa Timur. Pemprov Jatim mencatat 229,59 hektare lahan padi terdampak kekeringan sepanjang Juni hingga 10 Agustus 2026. Dari luasan tersebut, 28,30 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen.
Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur itu dihimpun dari pemantauan di 38 kabupaten/kota. Kondisi terparah tercatat di Tulungagung dengan 20 hektare lahan padi mengalami puso. Selanjutnya, lahan puso tercatat di Lamongan seluas 5 hektare dan Magetan 3,20 hektare.
Tulungagung juga menjadi daerah dengan total lahan terdampak kekeringan terbesar, yakni 88,25 hektare. Angka itu terdiri atas 68,25 hektare lahan terdampak dan 20 hektare lahan yang telah mengalami puso. Bojonegoro menyusul dengan luas lahan terdampak mencapai 70,50 hektare, meski hingga pembaruan data tersebut belum terdapat lahan yang dinyatakan puso.
Daerah lain yang turut terdampak antara lain Trenggalek 30,75 hektare, Gresik 19,20 hektare, Lamongan 16 hektare, Jombang 15 hektare, Blitar 4 hektare, serta Sidoarjo dan Lumajang masing-masing 2 hektare. Jika dilihat berdasarkan waktu, dampak kekeringan paling luas terjadi pada Juli 2026.
Pada periode tersebut, lahan padi yang terdampak mencapai 92,73 hektare, dengan 8,30 hektare di antaranya mengalami puso. Pada Juni, luas lahan terdampak tercatat 50,19 hektare dengan 20 hektare mengalami puso. Sementara pada Agustus hingga 10 Agustus, tambahan lahan terdampak mencapai 25 hektare dan belum terdapat tambahan lahan yang dinyatakan puso.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu hingga tanaman benar-benar mati sebelum melakukan penanganan.
“Jangan menunggu betul-betul sudah kering. Kalau yang kemarin didatangi memang tanahnya sudah retak, kalau enggak dikasih air lagi sudah tinggal nunggu waktu tanaman mati,” ujar Emil, Jumat (14/8).
Karena itu, Pemprov Jatim mempercepat pemetaan lahan pertanian yang telah terdampak maupun yang berpotensi mengalami kekeringan. Kepala dinas pertanian di masing-masing kabupaten/kota diminta melakukan pendataan secara rinci, mulai dari luas dan lokasi lahan hingga kondisi sumber air.
Data tersebut nantinya menjadi dasar menentukan bentuk intervensi. Lahan yang masih memiliki sumber air permukaan akan diupayakan mendapat pasokan melalui embung dan sumber air lainnya dengan bantuan pompa.
Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan akan dikaji untuk kemungkinan pembangunan sumur bor.
Emil mencontohkan kondisi di Benjeng, Gresik. Di wilayah tersebut, masih terdapat embung yang menyimpan air sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
“Kalau ada air permukaan seperti kemarin di Gresik, di Benjeng, ada embung yang masih ada air, dipompa,” katanya.
Pemprov Jatim juga menyiapkan pemetaan potensi air bawah tanah menggunakan teknologi geolistrik. Hasil pemetaan itu nantinya akan dicocokkan dengan data cekungan air dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BBWS Brantas.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan sumur bor dilakukan di lokasi yang memang memiliki potensi sumber air dan dapat memberikan manfaat bagi lahan pertanian yang terancam kekeringan.
Sejumlah wilayah seperti Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung dan Trenggalek menjadi perhatian pemerintah karena memiliki potensi terdampak kekeringan. Namun, data potensi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pendataan di masing-masing daerah.
Di tengah kondisi tersebut, petani Jawa Timur juga dinilai telah memiliki kemampuan beradaptasi. Sebagian petani menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, meski produktivitasnya tidak selalu sama ketika dibandingkan dengan kondisi ketika pasokan air mencukupi.
“Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau di kering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah,” ujar Emil.
Berdasarkan data BMKG, mayoritas wilayah Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, berkurangnya ketersediaan air irigasi, cekaman air pada tanaman hingga penurunan produktivitas pertanian.
Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemprov Jatim mendorong efisiensi penggunaan air, penyesuaian pola tanam serta optimalisasi berbagai infrastruktur sumber air, seperti sumur bor, embung, dam parit dan pompa.
Emil menegaskan upaya penanganan harus dilakukan sebelum lahan mengalami puso. Pemerintah, kata dia, perlu bergerak sejak tanaman mulai kehilangan pasokan air agar kerusakan tidak semakin meluas.
“Makanya antisipasi cepat. Bu Gubernur langsung menyiapkan rapat untuk kita segera memetakan potensi air permukaan, pompanya nanti disediakan dari pusat, dan sumur bor juga kita petakan yang sudah matang data geolistriknya,” pungkasnya. (*)
