KabarBaik.co – Kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu meninggalkan dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya di Jawa Timur. Meski situasi berangsur pulih, efek psikologis terhadap konsumen maupun investor masih terasa kuat.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyebut bahwa aktivitas ekonomi sempat melambat setidaknya selama sepekan setelah kerusuhan.
“Banyak masyarakat yang masih ragu bepergian ke kota, sehingga aktivitas belanja ikut tertunda. Dampaknya, omzet toko-toko jelas menurun,” ujarnya di Surabaya, Kamis (4/9).
Sektor ritel menjadi yang paling terpukul. Sejumlah mal, gerai, dan kafe terpaksa membatasi jam operasional demi keamanan, menyebabkan penjualan turun hingga 60–80 persen. Di kawasan rawan, seperti sekitar Gedung Negara Grahadi Surabaya, omzet bahkan anjlok 100 persen karena usaha tidak beroperasi. “Yang jual takut buka, yang mau beli juga enggan datang,” jelas Adik.
Sektor pariwisata dan perhotelan turut merasakan imbasnya. Beberapa hotel di Malang melaporkan tingkat hunian turun sekitar 10 persen pada puncak kerusuhan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya travel warning dari Amerika Serikat dan Australia.
Gangguan juga melanda sektor transportasi dan logistik. Penutupan jalan dan pengalihan arus membuat distribusi barang terhambat. “Barang tidak rusak, tapi pengiriman tertunda sehingga biaya logistik ikut naik,” ungkap Adik.
Tekanan tidak hanya dirasakan di Jawa Timur, tetapi juga di tingkat nasional. Pada 29 Agustus, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot lebih dari 2 persen, sementara rupiah melemah mendekati Rp 16.475 per dolar AS. Bank Indonesia pun melakukan intervensi ganda di pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN) untuk meredam gejolak.
Pemerintah memperkirakan kerugian infrastruktur akibat kerusuhan mencapai Rp 900 miliar, dengan sebagian besar kerusakan terjadi di Jawa Timur. Kebakaran Gedung Negara Grahadi Surabaya dan perusakan kantor DPRD Kediri diperkirakan menelan biaya hingga Rp 500 miliar.
Meski fundamental manufaktur masih cukup kuat, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia hanya mencatat ekspansi tipis di level 51,5 pada Agustus, menandakan adanya gangguan sementara terhadap momentum pemulihan industri. Menurut Adik, dampak paling krusial justru berada pada sisi kepercayaan.
“Kepercayaan dunia internasional terhadap investasi di Indonesia jelas terdampak. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, kini menunggu kepastian stabilitas politik dan keamanan,” tegasnya.
Namun, Kadin Jatim tetap optimistis. Pihaknya melihat momentum ini bisa menjadi dorongan bagi pemerintah, DPR, dan aparat keamanan untuk memperkuat tata kelola sosial-politik.
“Ada komitmen dari pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Tinggal bagaimana eksekusinya,” kata Adik.
Untuk mengantisipasi potensi kerusuhan serupa, Kadin telah menyiapkan strategi mitigasi. Pada tahap awal (0–72 jam), koordinasi lintas pihak akan difokuskan untuk melindungi jalur logistik vital, terutama di kawasan industri Sidoarjo–Gresik–Surabaya, agar distribusi pangan, obat, dan BBM tetap lancar.
Selain itu, pelaku usaha didorong menyesuaikan jam operasional, memanfaatkan kanal digital, hingga menerapkan kerja dari rumah (WFH) secara selektif guna menjaga kelancaran transaksi.
Dalam jangka menengah (1–4 minggu), Kadin mengusulkan percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak serta pemberian insentif bisnis, seperti relaksasi retribusi daerah dan percepatan izin operasional sementara. Upaya ini diyakini dapat menggerakkan kembali permintaan domestik, terutama bagi UMKM.
Sedangkan dalam jangka panjang (1–3 bulan), Kadin menekankan pentingnya penyusunan standar operasional kontinjensi bagi sektor ritel dan logistik.
Hal ini meliputi penyediaan rute distribusi alternatif, gudang satelit, hingga penguatan sistem keamanan di toko dan pusat perbelanjaan. “Kita perlu SOP yang jelas. Dari CCTV ganda, panic button, hingga protokol evakuasi harus jadi standar,” ujar Adik.
Ia juga menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pengusaha, buruh, mahasiswa, dan pemerintah daerah. Forum ini diharapkan mampu meredakan ketegangan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
“Harapan kami, ke depan aspirasi bisa tersalurkan tanpa mengorbankan keselamatan publik dan keberlangsungan usaha. Jika konsumsi pulih, lapangan kerja terjaga, dan investasi tetap aman, maka ekonomi bisa kembali bangkit lebih cepat,” pungkasnya.
