KabarBaik.co – Bawaslu Kabupaten Pasuruan mendapati banyak temuan dugaan pelanggaran netralitas para perangkat desa di Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto.
Temuan ini ada dua macam yang tercatat di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Diantaranya yakni dugaan dukungan yang dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), bahkan ada sejumlah perangkat desa dan ASN yang mengantarkan calon bupati dan wakil bupati saat mendaftar di KPU.
Dalam temuan perangkat desa saat mengantarkan calon bupati, Arie mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan proses klarifikasi. Ada empat perangkat desa yang mengantarkan salah satu calon bupati saat ke KPU.
“Untuk perangkat desa dan ASN yang mengantarkan calon sudah kami peroses saat ini, penanganannya langsung ditangani oleh Panwascam masing-masing,” kata Arie di kantornya, Selasa (3/9)
Sementara itu untuk temuan dugaan penandatanganan dukungan kepada salah satu calon, Bawaslu Kabupaten Pasuruan memanggil sejumlah pengurus dan ketua PPDI. Total ada enam orang yang dipanggil yakni ketua, sekretaris, dan koordinator kecamatan.
Rinciannya, Ketua PPDI Sonhaji, Sekretaris PPDI Fajri. Kemudian Korcam Pandaan Muslisin, Korcam Tosari Hari Sukarta, Korcam Gempol Suyanto, dan Korcam Gondangwetan Mujib Ridwan.
“Hari ini kami mengundang kepada ketua PPDI untuk melakukan klarifikasi terkait penandatanganan yang di Hotel Senyiur, tapi hari ini yang bersangkutan tidak hadir, dan nanti akan kami lakukan panggilan ulang,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua PPDI Sonhaji saat dihubungi melalui panggilan telpon mengatakan bahwa pihaknya mendadak mendapatkan surat panggilan. Dirinya mendapatkan surat panggilan terhadap Bawaslu pada pukul 08.37 WIB, Selasa (3/9).
“Kemarin saya sudah bilang siap hadir dalam undangannya, tapi kami menunggu dari kemarin undangannya gak ada,” tandasnya. (*)
