KabarBaik.co, Blitar – Polemik pasca pemilihan Ketua KONI Kota Blitar terus memanas. Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar yang ingin menyalurkan dana hibah olahraga langsung kepada cabang olahraga (cabor) tanpa melalui KONI mendapat respons dari kubu Ketua KONI terpilih, Muhammad Samanhudi Anwar.
Kuasa hukum Samanhudi, Hendi Priono, mempertanyakan alasan munculnya wacana tersebut yang dinilai baru mencuat setelah kliennya memenangkan pemilihan Ketua KONI Kota Blitar.
“Kalau memang hibah langsung ke cabor dianggap lebih efektif, kenapa tidak dilakukan sejak dulu. Kenapa sekarang setelah Pak Samanhudi terpilih justru muncul wacana itu,” ujar Hendi, Rabu (27/5).
Menurutnya, secara aturan skema hibah langsung kepada cabang olahraga memang dimungkinkan. Namun pelaksanaannya dinilai tidak sederhana karena setiap cabor harus memiliki kesiapan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Pengelolaan hibah itu ada NPHD, SPJ, dan mekanisme administrasi lainnya. Tidak sesederhana itu,” katanya.
Hendi juga menilai alasan Pemerintah Kota Blitar yang mengaitkan persoalan hibah dengan rekam jejak hukum Samanhudi tidak relevan. Sebab hubungan hibah olahraga merupakan hubungan kelembagaan antara KONI dan pemerintah daerah, bukan hubungan personal.
“Hubungan hukumnya nanti antara KONI dengan pemerintah daerah, bukan personal,” tegasnya. Selain itu, pihaknya juga menyoroti pembahasan terkait skema hibah langsung yang dinilai belum melibatkan seluruh unsur insan olahraga di Kota Blitar.
Meski polemik terus berkembang, kubu Samanhudi mengaku saat ini lebih fokus mengawal proses pelantikan Ketua KONI terpilih sebelum membahas lebih jauh mekanisme hibah olahraga. “Sekarang fokus kami pelantikan dulu. Jangan sampai polemik ini melebar ke mana-mana,” pungkasnya. (*)
