KabarBaik.co, Blitar – Polemik jelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar memanas. Aksi unjuk rasa dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di kantor KONI Kota Blitar, Senin (18/5), mendapat tanggapan langsung dari Ketua KONI Kota Blitar Sukarji.
Dalam aksi tersebut, MAKI menuntut agar salah satu calon ketua KONI dianulir karena dianggap memiliki rekam jejak yang tidak sesuai dengan syarat pencalonan. Massa menilai calon tersebut tidak memenuhi ketentuan AD/ART KONI terkait integritas dan rekam jejak.
Koordinator Lapangan aksi MAKI Mariono Setyo Budi, menegaskan pihaknya meminta pencalonan salah satu kandidat dibatalkan sebelum Musorkot berlangsung. Mereka menilai calon tersebut memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan aturan organisasi.
“Kami ingin ketua KONI itu dipimpin orang yang punya integritas dan rekam jejak baik. Kalau tetap dipaksakan lolos, kami akan kembali turun aksi saat Musorkot berlangsung,” ujarnya.
Tak hanya aksi jalanan, MAKI juga mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tuntutan mereka tidak direspons.
Sementara itu, Sukarji mengatakan pihaknya menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kritik dan pengawalan terhadap proses pemilihan merupakan hal wajar demi kemajuan olahraga di Kota Blitar.
“Kami sangat menghormati aspirasi teman-teman. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap olahraga dan kami berterima kasih karena ikut mengawal agar KONI ke depan lebih baik,” ujarnya, Senin (18/5)
Dia menjelaskan, tuntutan yang disampaikan MAKI berkaitan dengan dugaan adanya calon yang dinilai tidak memenuhi syarat administrasi maupun ketentuan organisasi. Namun, keputusan akhir bukan berada di tingkat KONI Kota Blitar.
“Hari ini hasil audiensi dan tuntutan dari teman-teman MAKI akan kami laporkan ke KONI Jawa Timur dan juga Dispora. Karena kami tidak bisa memutuskan sendiri,” katanya.
Meski muncul desakan pembatalan pencalonan, Sukarji memastikan tahapan Musorkot tetap berjalan sesuai jadwal. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon disebut sudah dilaksanakan dan agenda pemilihan tetap digelar Selasa (19/5).
“Kalau perubahan jadwal tidak ada. Musorkot tetap berjalan besok,” tegasnya.
Namun dia mengakui, apabila nantinya ada keputusan dari pimpinan di atas yang menyatakan calon tertentu bermasalah secara hukum atau administrasi, maka hal tersebut bisa berdampak pada penerbitan surat keputusan kepengurusan.
“Kalau nanti ada yang dianggap cacat hukum oleh pimpinan kami, tentu SK bisa saja tidak turun,” tambahnya.(*)
