KabarBaik.co – Isu rasisme dan pernyataan kontroversial yang masih muncul di tengah masyarakat Indonesia memantik seruan untuk kembali merenungkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila secara mendalam.
Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar filosofis yang menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan keadilan sosial, hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi D, DPRD kota Surabaya, Akmarawita Kadir, Selasa (16/12) diruang komisi D.
Lebih lanjut dikatakan Akma, Pelajaran Pancasila dinilai krusial untuk diajarkan sejak usia dini, bahkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).
“Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan sadar akan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya,” ujar Akma.
Selain itu, beberapa pihak menyarankan agar program Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diaktifkan kembali.
“Program P4 di masa lalu dianggap efektif dalam menjabarkan dan mencamkan setiap sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, memastikan tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut,” ungkapnya.
Ditanya terkait program kurikulum P4 yang yang saat ini tidak ditemukan di dunia pendidikan, Akma meminta agar program atau kurikulum P4 diadakan kembali.
“Sesuatu yang program yang bagus itu sebenarnya jangan dihilangkan. Bahkan harus ditingkatkan dan dipertahankan,” ungkapnya.
Akma juga menyoroti potensi P4 untuk kembali dikurikulumkan atau dibuat program berbasis P4 oleh Kementerian Pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Program ini diharapkan tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga memberikan contoh konkret dan pelaksanaan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga toleransi antar keberagaman.
Namun, pembentukan karakter tidak hanya bersandar pada institusi pendidikan formal. Peran keluarga juga sangat vital. Di dalam setiap sila Pancasila, terdapat pula peran keluarga yang mendasar.
“Ironisnya, kesibukan orang tua dalam bekerja sering kali mengurangi waktu komunikasi dengan anak, menciptakan “lingkaran setan” dalam pendidikan informal di rumah. Di sinilah peran pemerintah diharapkan masuk untuk menguatkan ketahanan keluarga, memastikan orang tua memiliki stabilitas pekerjaan dan penghasilan yang cukup, sehingga mampu mendidik dan berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak mereka,” ujarnya.
Pendidikan informal di lingkungan keluarga, yang berlangsung dari pagi hingga pagi lagi, dianggap lebih signifikan dalam membentuk karakter dasar anak dibandingkan waktu singkat di sekolah.
“Ditunjang dengan program formal seperti P4, diharapkan praktek nyata nilai-nilai Pancasila dapat tertanam kuat di hati sanubari setiap warga negara, dari PAUD hingga dewasa,” pungkasnya. (*)
