KabarBaik.co – Permasalahan pemberitaan perkara yang ditangani KPK terkait aliran dana hibah Pokmas Jatim tahun anggaran 2019-2022 berbuntut panjang hingga ke proses hukum. Rudi Hartono, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, akhirnya melaporkan beberapa media online yang memberitakan dirinya ke Polres Pasuruan, Kamis (10/7).
Rudi mengaku kecewa dengan pemberitaan media yang telah merugikannya. Sebab, dia tidak pernah mendapat surat panggilan dari KPK seperti yang diberitakan beberapa media massa. Dia tidak terima identitas dan fotonya disebar seolah terjadi pemeriksaan untuk permintaan keterangan oleh KPK.
“Saya pastikan informasi itu tidak benar, menyesatkan, dan mencemarkan nama baik saya. Saya tidak pernah menerima surat panggilan dari KPK, tidak pernah dikonfirmasi, dan tidak tahu-menahu soal dugaan dana hibah,” kata Rudi.
Rudi juga menyesalkan penggunaan identitasnya tanpa izin dan tanpa konteks yang jelas. Menurutnya, dampak pemberitaan tersebut telah merugikan secara psikologis dan sosial, baik bagi dirinya maupun keluarga.
“Ini sudah masuk ke ranah pembunuhan karakter. Keluarga saya terguncang. Ini jelas mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Makanya saya datang ke Polres Pasuruan untuk membuat pengaduan,” tegas Rudi.
Menurut Rudi, dia melaporkan media massa karena dugaan pencemaran nama baik dengan pemberitaan bohong tanpa ada klarifikasi. Padahal, asas praduga tidak bersalah seharusnya dijunjung tinggi.
“Hari ini saya lapor ke polisi terkait pencemaran nama baik, nanti akhir bulan saya ke Jakarta akan membuat aduan ke Dewan Pers. Karena seharusnya sebelum berita diturunkan harus dilengkapi dulu konfirmasi biar berimbang,” jelasnya.
Menurutnya, ini bukan hanya soal hak jawab dan klarifikasi. Sebab, jejak digital ini tidak bisa hilang. Harapannya ada pembenahan atau revisi pemberitaan, sehingg tidak merugikan dirinya dan keluarga. (*)
