KabarBaik.co, Lombok Barat – Pemprov NTB memperkuat konsolidasi keamanan, stabilitas politik, dan pelayanan publik melalui forum silaturahmi Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Hotel Merumatta Senggigi Lombok Barat, Selasa (19/5).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran kepala daerah dan Forkopimda se-regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Dalam forum tersebut, NTB dinilai menjadi salah satu daerah yang aktif memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah tekanan geopolitik global, ancaman krisis ekonomi dunia, hingga derasnya arus informasi digital.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa kekompakan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.
“Kita harus bekerja bersama-sama dari pusat hingga daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global sedang tidak menentu dan semua negara terdampak,” ujarnya.
Djamari menekankan berbagai program prioritas pemerintah seperti pembangunan rumah rakyat, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga sektor pertahanan tidak akan berjalan maksimal tanpa sinergi yang solid di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dituntut hadir cepat menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kalau ada keresahan di masyarakat, segera datangi dan selesaikan. Negara harus hadir,” katanya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh daerah memperkuat koordinasi antara Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS) sebagai garda utama menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Forkopimda harus kompak, FKUB aktif, dan tim penanggulangan konflik sosial harus bekerja proaktif,” tegas Tito.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program pemerintah yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB, program bedah rumah, hingga KUR Perumahan.
Forum regional tersebut menjadi momentum penting bagi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menjaga NTB tetap aman, stabil, dan responsif menghadapi tantangan global maupun dinamika sosial di era digital. (*)
