KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro bersama DPRD mulai mematangkan P-APBD Tahun 2026. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), total postur anggaran mengalami penurunan sekitar Rp 56 miliar, dari semula Rp 6,51 triliun menjadi Rp 6,45 triliun.
Meski nilai APBD menyusut, sejumlah sektor prioritas justru mendapat tambahan anggaran cukup besar, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
Perubahan paling mencolok terjadi pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dipangkas dari Rp 536,8 miliar menjadi Rp 40,6 miliar atau berkurang sekitar Rp 491,1 miliar. Selain itu, belanja bantuan keuangan juga turun dari Rp 1,09 triliun menjadi Rp 781,1 miliar, berkurang sekitar Rp 316,7 miliar.
Sebaliknya, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) memperoleh tambahan anggaran. Dinas Pendidikan mendapat kenaikan Rp 71,5 miliar, dari Rp 1,25 triliun menjadi Rp1,32 triliun. Dinas Kesehatan juga bertambah Rp 37,2 miliar, dari Rp 629,6 miliar menjadi Rp 666,9 miliar.
Kenaikan terbesar terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) yang melonjak Rp 173,2 miliar, dari Rp 331,6 miliar menjadi Rp 504,8 miliar.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) mengalami pengurangan anggaran Rp 43,9 miliar, dari Rp 204,1 miliar menjadi Rp 160,2 miliar. Pos Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di bawah BPKAD juga turun drastis, dari Rp 1,67 triliun menjadi Rp 859,1 miliar atau berkurang sekitar Rp 814,7 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, membenarkan perubahan postur P-APBD 2026 berkurang sekitar Rp 56 miliar dibanding APBD induk. Menurutnya, pengurangan terbesar berasal dari pos Belanja Tidak Terduga yang sebagian dialihkan untuk pembentukan dana abadi daerah senilai Rp 200 miliar.
“Yang paling mencolok memang BTT. Selain itu ada penambahan anggaran di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan karena menjadi sektor prioritas,” ujarnya, Kamis (6/8).
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu menjelaskan, tambahan anggaran Dinas Pendidikan difokuskan untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) serta rehabilitasi ruang kelas yang rusak.
Menurutnya, program tersebut juga didukung skema pendanaan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas yang tidak layak.
“Kami tidak ingin anak-anak belajar di gedung yang rusak. Rehabilitasi sekolah menjadi prioritas agar proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman,” tegasnya.
Sementara itu, tambahan anggaran di Dinas Kesehatan diarahkan untuk mempercepat operasional RSUD Temayang, pemanfaatan RSUD Kalitidu, serta pengadaan lahan bagi sejumlah puskesmas yang hingga kini masih berdiri di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Supriyanto menegaskan pengadaan lahan harus direncanakan secara matang agar persoalan seperti Puskesmas Tanjungharjo yang berdiri di atas lahan sawah dilindungi (LSD) tidak kembali terulang.
“Perencanaan anggaran harus benar-benar matang, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai muncul lagi persoalan serupa di kemudian hari,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Bojonegoro, Choiril Anam, membenarkan adanya penyesuaian postur anggaran dalam rancangan P-APBD 2026.
“Iya benar, rancangan P-APBD berubah dari Rp6,51 triliun menjadi Rp 6,45 triliun,” katanya. (*)
