KabarBaik.co – Efisiensi anggaran tengah digencarkan pemerintah pusat yang berdampak kepada dana transfer ke daerah. Transfer pusat untuk Kota Madiun bakal terpangkas sekitar Rp 183 miliar.
Kebijakan itu tentu berdampak pada jalannya pemerintahan di daerah. Namun, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memastikan tidak ada program ke masyarakat yang terpangkas. Khususnya program yang berkaitan dengan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM).
“Pembangunan dan program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tetap berjalan,” tegas Maidi, Kamis (13/11).
Artinya, program terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan terus ada. Seperti diketahui, Pemerintah Kota Madiun memiliki program Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) yang sudah berjalan sejak 2019 silam.
Saat ini ada 1.000 mahasiswa yang mendapatkan manfaat itu. Ratusan lainnya sudah lulus. Program tersebut dipastikan tetap ada ke depan.
“Termasuk penanganan stunting dan lainnya di bidang kesehatan akan tetap berjalan,” ungkap Maidi.
Begitu juga dengan program-program terkait ekonomi yang juga dipastikan tetap berjalan. Mulai program sosial hingga fisik. Di bidang sosial seperti program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, bantuan langsung tunai daerah (BLTD), santunan kematian, dan bantuan-bantuan lainnya tetap bakal ada.
Begitu juga untuk pembangunan fisik. Maidi menyebut pembangunan fisik yang bermuara pada peningkatan ekonomi juga terus berjalan. Seperti wisata buatan yang akan terus dimunculkan. Hal itu penting untuk menarik wisatawan. Hadirnya wisatawan tentu akan meningkatkan transaksi yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi. (*)
