Pemberitaan Skandal Eks Ketua KPU Makin Liar, Dewan Pers RI Keluarkan Seruan Khusus

Editor: Hardy
oleh -72 Dilihat
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah).

KabarBaik.coSkandal besar Hasyim Asyari yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai ketua dan anggota KPU RI periode 2022-2027, terus mendapat atensi luas. Termasuk pemberitaan media pers. Sayangnya, tidak sedikit dari pemberitaan oleh media pers atas kasus itu dinilai telah ’’offside’’ oleh Dewan Pers.

Perkembangan pemberitaan oleh sejumlah media pers dianggap telah menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karena itu, belakangan Dewan Pers pun telah mengeluarkan seruan, tertanggal 5 Juli 2024, bernomor: 01/S-DP/VII/2024 tentang Perlindungan Hak Privasi, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu,

Cerita Skandal dari Gedung Tua di Jalan Imam Bonjol, Mulai Kasus Korupsi hingga Hubungan Asmara Gelap

’’Dewan Pers memperhatikan bahwa pemberitaan tentang pemberhentian tetap Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP pada Rabu (3/7), telah menyita perhatian publik,’’ ujar Ninik dalam seruan itu.

Baca juga:  PDIP Unggul Kursi di DPR RI, tapi Tunggu Keputusan MK Dulu

Hingga kini, lanjut dia, media terus mengembangkan pemberitaan kasus itu untuk memenuhi keingintahuan masyarakat. Hal itu memang menjadi salah satu peranan pers. Yakni, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ’’Untuk itu, Dewan Pers mengapresiasi kinerja pers tersebut,’’ paparnya.

Meskipun demikian, pada saat yang bersamaan, Dewan Pers juga mendorong agar pers mampu menahan dan membatasi diri dengan senantiasa menaati KEJ serta pedoman dan peraturan Dewan Pers lainnya, yang merupakan hasil kesepakatan komunitas pers sendiri.

Ninik menyatakan, pengembangan pemberitaan tentang korban dan atau keluarga korban, serta pelaku dan atau keluarga pelaku sedemikian rupa masif. Sekaligus menyentuh ruang pribadi dan keluarganya, yang juga adalah korban atau terdampak, seperti profesi, gaji, dan penghasilan, serta anak-anak mereka. ’’Pers juga secara gamblang telah membuka seluruh identitas korban. Pemberitaan semacam ini adalah berlebihan,’’ ujarnya.

Baca juga:  Ini Data Lengkap Suara 8 Parpol dan Perhitungan Kursi di DPR RI

Dia menegaskan, jangan sampai pers mengulik kehidupan pribadi korban dan atau keluarga korban serta pelaku dan atau keluarga pelaku sedemikian rupa, sehingga seolah-olah semuanya terbuka di depan publik. Mereka memiliki kehidupan pribadi yang wajib dihormati semua pihak. Meski korban membuka diri, tetapi pers harus tetap menaruh respek, berpedoman pada seluruh peraturan yang berlaku, dan jangan sampai membuka identitas korban dengan disertai hal hal privasi lainnya.

’’Kini, memang era media sosial, di mana orang “membuka” dirinya sendiri. Meskipun demikian, dalam kerja-kerja jurnalistik, pers tetap wajib menjalankan kewajiban etik sesuai KEJ dengan selalu menguji informasi, melakukan check dan recheck serta tidak beropini yang menghakimi, dan senantiasa mengedepankan asas praduga tak bersalah,’’ paparnya.

Baca juga:  Penetapan KPU: Prabowo-Gibran Menang 58,6 Persen, Angka Golput Tembus 40 Juta

KEJ, terang Ninik, mewajibkan pers untuk menghormati hak privasi dan menghormati pengalaman traumatik subjek berita dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Dalam hal ini, pemberitaan dan proses peliputan mutlak dilakukan dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati. Ketentuan itu telah termaktub dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 9 KEJ.

Dewan Pers mengingatkan bahwa pemberitaan yang berlebihan terhadap korban dan atau keluarga korban serta pelaku dan atau keluarga pelaku, bukan tidak mungkin dapat bergeser menjadi dasar untuk memperkarakan pers di luar Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

’’Jika hal itu yang terjadi, sudah pasti akan merugikan pers dan masyarakat. Kita bisa kehilangan kemerdekaan (pers) gara-gara kita tidak mampu merawat dan mengawal kemerdekaan itu sendiri,’’ pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel kabarbaik.co yang lain di Google News


No More Posts Available.

No more pages to load.