KabarBaik.co – Pemerintah pusat memastikan biaya perbaikan gedung pemerintahan di Kabupaten Kediri yang rusak akibat kerusuhan akan sepenuhnya ditanggung. Kepastian itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo saat melakukan kunjungan kerja ke Kediri.
Dodi menegaskan dana perbaikan tidak akan membebani APBD sehingga anggaran daerah bisa dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Menurut Dodi, sejumlah fasilitas akan direhabilitasi, sementara gedung DPRD yang mengalami kerusakan parah akan dibongkar total dan dibangun kembali dari nol.
“Kita kerjakan full, tidak dibantu lagi. Jadi kalau misalnya Pak Bupati punya dana lain, bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang lain,” ungkap Dodi, Minggu (14/9).
Dodi menjelaskan proses rehab sudah mulai berjalan sejak Sabtu (13/9) dengan desain bangunan lama sebagai acuan. Namun, beberapa bagian dipastikan harus dibangun ulang. Perbaikan hanya mencakup bangunan fisik, sementara sarana prasarana yang dijarah maupun terbakar tidak termasuk dalam tanggungan.
“Kantor dewan itu mesti kita robohkan, kita bangun ulang dari nol. Yang lain kalau masih bisa kita rehab, kita rehab. Tapi kalau tidak bisa, ya kita robohkan,” tegasnya.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Namun ia menegaskan, keputusan relokasi Gedung DPRD tetap berada di tangan pimpinan legislatif.
“Kalau rencana pindah atau tidak itu tetap keputusannya di pimpinan DPRD, bukan kami sebagai eksekutif,” ujar Hanindhito.
Mas Dhito menambahkan jika bangunan DPRD benar-benar dibongkar sesuai arahan Kementerian PU, Pemkab Kediri akan melakukan penghapusan aset sebelum memulai pembangunan baru. (*)
