KabarBaik.co, Jember – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Apresiasi ini diberikan atas langkah masif dan terintegrasi Pemkab Jember dalam membenahi data warga miskin guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam acara Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5).
Forum nasional ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN-RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan dari 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Iwan menyebut bahwa inovasi Pemkab Jember sangat layak menjadi best practice (praktik baik) nasional, terutama dalam memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos).
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan selama ini bukan sekadar pada angka, melainkan pada validitas data yang memicu tumpang tindihnya program bantuan. Oleh karena itu, terobosan Jember dinilai sangat selaras dengan arah kebijakan nasional.
Sebagai gambaran, data BPS per September 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,25 persen (sekitar 23,36 juta jiwa). Pemerintah pusat menargetkan angka ini turun menjadi 4,5 persen hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan target kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2026.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung oleh kualitas data, ketepatan program, serta koordinasi pusat dan daerah yang efektif. Integrasi data adalah kunci agar program perlindungan sosial benar-benar berdampak nyata,” tambah Iwan.
Merespons apresiasi tersebut, Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan wajib berpijak pada data riil di lapangan. Saat ini, Pemkab Jember tengah menggencarkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA).
Langkah ini diambil agar seluruh klaster bantuan—baik dari APBN, APBD, maupun program CSR perusahaan—jatuh ke tangan yang tepat.
“Yang kami bangun bukan sekadar pendataan, melainkan memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” tegas Gus Fawait.
Meskipun data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jember berhasil turun dari 9,01 persen di tahun 2024) menjadi 8,67 persen pada 2025 yang berarti 8.010 jiwa keluar dari zona kemiskinan secara absolut jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur, yaitu sebanyak 216,76 ribu jiwa.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada Desil 1 (kelompok masyarakat paling miskin) lewat proses Verifikasi dan Validasi (Verval) DTSEN.
Dari 97.060 kepala keluarga (KK) sasaran prioritas yang diverifikasi, lebih dari 68 ribu KK di antaranya diprioritaskan untuk menerima intervensi program secara cepat dan langsung.
Salah satu poin yang mencuri perhatian nasional adalah keputusan Pemkab Jember menerjunkan lebih dari 20.000 ASNsecara langsung ke lapangan untuk melakukan validasi data faktual.
Sebelum turun ke rumah-rumah warga, para ASN telah dibekali pelatihan bersama BPS dan tim Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial. Selama satu bulan penuh (17 April hingga 17 Mei 2026), mereka melakukan ground checkdari pintu ke pintu untuk memeriksa 39 indikator kemiskinan, mulai dari kondisi tempat tinggal, penghasilan, hingga akses pendidikan. (*)
