KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok masyarakat yang mendukung maupun mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya anggapan di masyarakat bahwa gubernur lebih terbuka menerima massa pendukung program dibanding kelompok yang menyampaikan kritik. Pemprov memastikan persepsi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa saat aksi berlangsung, Iqbal sedang menjalankan tugas kedinasan di Jakarta. Pada waktu yang sama, gubernur menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menerima Surat Keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
“Agenda tersebut merupakan tugas resmi yang berkaitan dengan kepentingan strategis daerah sehingga tidak dapat ditinggalkan. Ketidakhadiran Bapak Gubernur bukan karena menghindari dialog ataupun membedakan kelompok masyarakat,” kata Ahsanul Khalik.
Meski gubernur tidak berada di Mataram, lanjut Ahsanul, Pemprov NTB tetap menerima aspirasi para peserta aksi dengan menugaskan Sekretaris Daerah bersama jajaran Asisten Sekretaris Daerah untuk berdialog dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Ahsanul menegaskan, sikap Iqbal terhadap program MBG selama ini tidak berpihak pada kelompok tertentu. Saat menerima masyarakat yang mendukung program tersebut, gubernur justru menekankan pentingnya pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, sesuai aturan, dan bebas dari penyimpangan.
Menurutnya, dukungan yang diberikan pemerintah bukan semata-mata kepada kelompok pendukung program, melainkan terhadap keberhasilan program agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
“Pemerintah tidak berada pada posisi pro atau kontra terhadap kelompok tertentu. Yang menjadi perhatian utama adalah kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan,” ujarnya.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, lanjut Ahsanul, Pemprov NTB memiliki tanggung jawab untuk mendukung program-program strategis nasional sekaligus memastikan pelaksanaannya berlangsung secara akuntabel dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Pemprov NTB juga menegaskan komitmennya menjaga ruang dialog yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Dukungan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Pemerintah mendengarkan dukungan maupun kritik, selama disampaikan dengan baik demi perbaikan kebijakan dan kemajuan daerah,” tutup Ahsanul. (*)
