KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan transformasi pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui skema work from home (WFH) dan efisiensi operasional, dengan fokus pada peningkatan kinerja serta penguatan pelayanan publik.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan nasional terkait transformasi budaya kerja ASN di daerah yang menekankan efisiensi, digitalisasi, dan kinerja berbasis output.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Seluruh perangkat daerah harus memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menekan potensi pemborosan, termasuk penggunaan BBM dan biaya operasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, implementasi WFH saat ini masih dipersiapkan secara bertahap dengan memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi.
Biro Organisasi tengah menyusun draf petunjuk teknis dan pelaksanaan yang akan mengatur skema kerja WFH dan work from office (WFO), termasuk komposisi pegawai, sistem penugasan, serta mekanisme pelaporan kinerja.
“Tidak semua perangkat daerah dan tidak semua pegawai akan menerapkan WFH. Kebijakan ini dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan layanan,” jelasnya.
Setiap perangkat daerah juga diminta melakukan pemetaan jenis layanan yang dapat dijalankan secara jarak jauh guna memastikan efektivitas pelaksanaan WFH tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengusulkan mekanisme penilaian kinerja harian kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar produktivitas ASN tetap terukur, termasuk bagi pegawai yang bekerja dari rumah.
Selain itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan WFH yang mencakup target kinerja dan potensi efisiensi anggaran. Pemprov NTB juga akan melakukan pemantauan berjenjang terhadap kehadiran dan kinerja ASN, serta evaluasi secara rutin.
Khusus sektor pendidikan, kebijakan WFH tidak diberlakukan bagi SMA, SMK, dan SLB. Sebagai alternatif, pengaturan dilakukan melalui pemadatan jadwal pembelajaran menjadi lima hari kerja yang akan diuji coba di Kota Mataram.
Untuk mendukung implementasi kebijakan, Biro Organisasi akan menyiapkan format teknis serta melakukan sosialisasi secara daring. Sementara itu, Dinas Kominfotik NTB akan memfasilitasi kebutuhan rapat virtual dan infrastruktur komunikasi digital bagi seluruh perangkat daerah.
Ahsanul Khalik menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
“WFH bukan tujuan, tetapi instrumen untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Pemprov NTB memastikan implementasi kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala guna menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan kepada masyarakat.(*)
