KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya mengadopsi teknologi, tetapi harus diawali dengan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Halik, saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi (SENASTIF) 2026 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin (3/8).
Seminar bertema “Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Mempercepat Transformasi Digital Nasional” itu diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dibuka Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr Abdul Wahab.
Dalam pemaparannya, Ahsanul Halik mengatakan, dunia kini memasuki era revolusi kecerdasan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kemampuan komputasi, dan inovasi digital. Namun, teknologi hanyalah alat, sedangkan manusia tetap menjadi faktor utama keberhasilan transformasi.
“Teknologi hanyalah alat yang memungkinkan perubahan terjadi. Manusialah penggerak sesungguhnya dari transformasi. Karena itu, transformasi digital bukan proyek teknologi semata, melainkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara melayani masyarakat, serta membangun kepemimpinan digital yang adaptif,” ujarnya.
Ia menegaskan, digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya memindahkan layanan manual ke aplikasi. Transformasi digital harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, pengambilan keputusan berbasis data, serta pelayanan publik yang cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Sebagai bentuk komitmen, lanjut Ahsanul Halik, Pemprov NTB terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PEMDI), memperkuat Portal Satu Data NTB, mengintegrasikan layanan digital antarinstansi, serta meningkatkan keamanan siber melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menurut Aka, sapaan akrab Ahsanul Halik, pemerintah juga berkomitmen menjaga kedaulatan data dan keamanan informasi agar pengembangan pemerintahan digital tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, mulai dari ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi, hingga persoalan etika dalam pemanfaatan kecerdasan buatan.
Karena itu, pengembangan AI harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan etika agar inovasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ahsanul Halik juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem inovasi nasional.
Menurutnya, kampus harus mampu melahirkan talenta yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakan dan mengembangkan inovasi digital. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau konsumen teknologi digital. Kita harus menjadi pencipta, pengembang, dan inovator teknologi yang mampu menghadirkan solusi bagi kebutuhan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Abdul Wahab mengapresiasi penyelenggaraan SENASTIF 2026 sebagai wadah kolaborasi antara akademisi, peneliti, pemerintah, dan industri dalam mempercepat transformasi digital nasional.
Ia menyebut Universitas Muhammadiyah Mataram terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan mutu akademik, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta pengembangan Fakultas Teknik yang saat ini memiliki sejumlah program studi, seperti Teknik Sipil, Teknik Pertambangan, Teknologi Informasi, dan Geologi.
SENASTIF 2026 diikuti 60 peserta yang terdiri atas presenter luring, presenter daring, dan peserta nonpresenter. Melalui forum ini, berbagai hasil penelitian diharapkan dapat berkembang menjadi inovasi yang memberikan solusi terhadap tantangan pembangunan di era digital.
Pemprov NTB berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dapat mempercepat lahirnya transformasi digital yang inklusif, beretika, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. (*)
