KabarBaik.co, Malang – Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang tidak lagi diarahkan sekadar melalui operasi penertiban. Pemkot Malang kini tengah mencari skema baru agar persoalan PKL dapat ditangani secara berkelanjutan tanpa terus membebani APBD.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda tata kota yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi aktivitas PKL akan menjadi perhatian dalam penataan tersebut.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penertiban tetap akan dilakukan terhadap PKL yang berjualan di lokasi terlarang. Namun, pemerintah juga ingin memastikan adanya solusi agar pedagang tidak kembali menempati kawasan yang sama setelah dilakukan penertiban.
“Kami terus mencari skenario baru untuk penyelesaiannya. Tetapi saya juga meminta ada kesadaran dari PKL yang sebenarnya sudah mengetahui terkait dengan beberapa larangan-larangan lokasi berjualan,” terang Wahyu, Kamis (20/8).
Salah satu alternatif yang sedang disiapkan Pemkot Malang yakni menggandeng perguruan tinggi. Skema tersebut ditujukan terutama untuk menata keberadaan PKL yang beraktivitas di sekitar lingkungan kampus.
“Kalau terhadap PKL yang ada di sekitar perguruan tinggi, kami kerja sama dengan perguruan tingginya,” jelasnya.
Menurut Wahyu, pola penanganan PKL ke depan juga diharapkan tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah. Pemkot Malang akan mencari bentuk kerja sama maupun skema lain yang memungkinkan penataan tetap berjalan dengan pembiayaan yang lebih efisien.
“Intinya kami akan cari skema yang tanpa terlalu banyak membebani APBD, tetapi justru akhirnya kami bisa menghemat terkait dengan pembiayaan tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang mendorong agar penataan PKL turut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyebut penyediaan ruang usaha dapat menjadi salah satu pilihan yang perlu dikaji.
Menurut Amithya, penataan PKL semestinya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan usaha secara tertib.
“Karena sebenarnya ini bagian dari tata kota. Kami berharap di RPJMD yang ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saat ini sudah mulai masuk ke infrastruktur. Artinya masyarakat juga apabila ingin punya ruang usaha harus terfasilitasi seperti apa nanti,” ujar Amithya, di gedung DPRD Kota Malang.
Ia mengatakan, pemerintah perlu melakukan pendataan sekaligus mengkaji kemungkinan penyediaan fasilitas usaha bagi para pedagang. Salah satunya melalui penambahan etalase atau ruang berjualan yang disiapkan secara khusus.
“Apakah kemudian kita bisa punya tambahan untuk etalase teman-teman yang akan berjualan. Akan didata seperti apa. Itu kan masih belum,” ujarnya.
Amithya menambahkan, persoalan PKL menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang. Penataan yang lebih terarah dinilai penting agar persoalan yang sama tidak terus berulang dari waktu ke waktu.
Termasuk ketika pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk operasi penertiban, sementara PKL kembali berjualan di lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Keberadaan PKL tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kota, tetapi juga menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, penyediaan ruang usaha yang layak dan tertata dinilai dapat menjadi salah satu solusi. Dengan begitu, aktivitas ekonomi warga tetap berjalan tanpa mengesampingkan upaya Pemkot Malang menciptakan tata kota yang lebih tertib. (*)
