KabarBaik.co, Surabaya – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) terus memperkuat komitmennya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui forum diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) bersama para pemangku kepentingan strategis.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret perusahaan dalam meningkatkan pengamanan aset sekaligus mengoptimalkan mitigasi risiko hukum di seluruh lini operasional. FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi penegak hukum dan praktisi, seperti Irene Putrie dari Kejaksaan Agung RI, Yesti Mariani Gultom selaku Jaksa Pengacara Negara, serta Brigjen Pol Muhammad Syahduddi, Direktur Pengamanan Objek Vital Mabes Polri.
Dalam forum itu, berbagai isu strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, perlindungan aset perusahaan, hingga identifikasi potensi risiko hukum yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Diskusi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam menghadapi dinamika regulasi serta tantangan industri gula nasional.
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi menegaskan, peran SGN sangat strategis dalam mendukung target swasembada gula nasional. Namun, perusahaan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti legalitas lahan, pengamanan objek vital, serta kompleksitas risiko hukum.
“Melalui FGD ini, kami memperkuat tata kelola, pengamanan aset, serta mitigasi risiko hukum secara terintegrasi. Sinergi dengan Kejaksaan Agung dan Polri menjadi kunci, termasuk dalam penerapan Business Judgment Rule agar setiap keputusan bisnis memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Mahmudi, Minggu (12/4).
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi, mengidentifikasi risiko sejak dini, serta merumuskan strategi pengamanan aset yang kolaboratif. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus mendorong budaya kerja berbasis tata kelola yang baik di lingkungan perusahaan.
Pada sesi pertama, Irene Putrie menekankan pentingnya pemahaman aspek hukum dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Menurutnya, penerapan Business Judgment Rule menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi selama keputusan diambil secara profesional dan beritikad baik.
“Sinergi antara perusahaan dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memitigasi risiko hukum sejak dini, sehingga tidak menghambat kinerja perusahaan,” jelasnya.
Sementara itu, Brigjen Pol Muhammad Syahduddi pada sesi berikutnya menyoroti pentingnya pengamanan aset dan objek vital nasional yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa sistem pengamanan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga prosedural.
“Kolaborasi aktif antara perusahaan dan kepolisian sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas operasional serta perlindungan aset strategis negara,” tegasnya.
Melalui FGD ini, PT Sinergi Gula Nusantara berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan perusahaan ke depan, sekaligus memperkuat peran SGN dalam menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta berkontribusi bagi industri gula nasional dan perekonomian Indonesia. (*)
