KabarBaik.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tengah menyiapkan langkah strategis untuk merespons pemangkasan besar Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Untuk mengimbangi defisit yang diproyeksikan mencapai Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026, Jatim secara resmi mengajukan usulan paket program pembangunan senilai total Rp 10,047 triliun.
Usulan ambisius ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, saat menghadiri Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (28/10).
Adhy menjelaskan bahwa pengajuan dana segar ini merupakan respons terhadap permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya adalah memastikan program-program prioritas daerah tetap berjalan meskipun APBD Jatim mengalami keterbatasan fiskal akibat adanya pengalihan dana transfer tersebut.
“Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri. Kami menyampaikan sejumlah usulan prioritas di tahun 2026 yang tidak mampu dibiayai APBD karena keterbatasan fiskal daerah. Hal ini terjadi imbas dari pengalihan dana transfer, di mana Jawa Timur terkena pengurangan senilai Rp 2,8 Triliun,” jelas Adhy.
Total usulan senilai Rp 10 triliun tersebut mencakup program strategis yang bersifat lintas Kementerian. Adhy merinci bahwa sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar, menunjukkan fokus utama Pemprov Jatim terhadap konektivitas dan pembangunan fisik.
Dana yang diajukan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai angka fantastis, yakni Rp 6,986 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi vital seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi. Selain itu, dana ini juga diprioritaskan untuk penyelesaian ruas jalan Pansela (Pantai Selatan Jawa), pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih di berbagai wilayah Jatim.
Selain infrastruktur, sisa usulan dialokasikan merata ke berbagai sektor lain yang menjadi prioritas daerah:
Kesehatan: Senilai Rp 426,37 miliar untuk Kementerian Kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit, pengadaan layanan kesehatan bergerak, dan dukungan medis habis pakai.
Pendidikan: Sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas, laboratorium, toilet yang rusak, serta peningkatan kualitas pendidikan menengah dan program kejar paket bagi anak tidak sekolah.
Perhubungan: Senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan sejumlah kepulauan di Sumenep.
Pariwisata: Senilai Rp 216,7 miliar untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ditujukan bagi pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.
Usulan lainnya mencakup program rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rp 125,18 miliar), pengembangan industri garam (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rp 151,63 miliar), serta penguatan kapasitas aparatur daerah (Kemendagri, Rp 24,73 miliar).
Program kesiapsiagaan bencana (BNPB, Rp 31,5 miliar), revitalisasi pasar rakyat (Kementerian Perdagangan, Rp 21,83 miliar), swasembada pangan (Kementerian Pertanian, Rp 13,4 miliar), dan penyediaan perumahan terintegrasi (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rp 425 miliar) turut melengkapi daftar usulan. Terakhir, Pemprov Jatim juga mengusulkan Rp 43 miliar kepada Kementerian Sosial untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) guna menekan angka stunting.
Tekanan fiskal di Jatim pada 2026 terbilang signifikan. Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan, dana transfer ke Pemprov Jatim dipastikan berkurang dari Rp 11,4 triliun pada 2025 menjadi Rp 8,8 triliun pada 2026, atau berkurang 24,21 persen. Secara total, pengurangan dana transfer dari 38 kabupaten dan kota di Jatim mencapai Rp 17,5 triliun.
Di tengah pengetatan anggaran tersebut, Adhy Karyono berharap penuh agar program usulan senilai Rp 10 triliun ini dapat disetujui dan dibiayai melalui APBN, kementerian, dan lembaga terkait.
Turut hadir dalam acara koordinasi tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus.
