KabarBaik.co, Nganjuk – Perebutan kursi panas untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk akhirnya menemui titik terang.
Panitia Seleksi secara resmi mengumumkan nama-nama peserta terbaik yang berhasil menembus posisi tiga besar untuk mengisi tiga jabatan kepala dinas dan direktur rumah sakit yang selama ini lowong.
Keputusan krusial tersebut tertuang dalam surat pengumuman resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Pansel Selter JPTP Tahun 2026, Anom Surahno.
Salah satu sorotan utama dalam seleksi kali ini tertuju pada sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Nugroho yang merupakan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Nganjuk melejit di urutan pertama dengan capaian nilai 85.14.
Posisi berikutnya ditempati oleh Dwi Tristanti selaku Inspektur Pembantu I Inspektorat Nganjuk dengan nilai 82.11.
Formasi tiga besar ini kemudian disempurnakan oleh Sudarmono, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Nganjuk, yang mengantongi nilai 79.53.
Meskipun nilai seleksi menempatkan Nugroho di posisi terdepan, tantangan nyata bagi kepala dinas terpilih kelak bukan sekadar urusan angka di atas kertas.
Instansi ini merupakan perangkat daerah yang sangat krusial karena mengemban tugas berat untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.
Mengingat besarnya tanggung jawab di kantor ini, muncul pertanyaan besar mengenai kriteria utama yang paling dibutuhkan untuk memimpin instansi tersebut ke depan.
Apakah regulasi dan hasil akhir murni berbasis nilai tinggi yang akan menjadi penentu utama, ataukah kecakapan komunikasi investor yang akan lebih diutamakan.
Dinas ini diwajibkan menjalankan fungsi promosi investasi dan menyusun kebijakan teknis, sehingga kemampuan komunikasi yang memikat sangat dibutuhkan untuk menarik minat para pemegang modal agar mau berinvestasi di Bumi Anjuk Ladang.
Di sisi lain, kekuatan komunikasi politik juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kemampuan ini menjadi faktor penentu yang sangat penting sebagai jembatan antara regulasi daerah, kepentingan kepala daerah, dan birokrasi yang kompleks.
Kepada siapa pun keputusan akhir kepala daerah nanti diberikan, yang jelas pemimpin instansi terpilih harus mampu mengelola sistem pelayanan satu pintu yang transparan.
Selain itu, mereka wajib melakukan pengendalian dan pengawasan perizinan, sekaligus menjadi ujung tombak promosi daerah untuk mendatangkan investasi segar ke Kabupaten Nganjuk.
