KabarBaik.co, Blitar – Rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Blitar Tahun Anggaran 2027 belum menghasilkan kesepakatan. Selain karena rapat tidak memenuhi kuorum, anggota DPRD juga menyoroti rencana penganggaran dana cadangan Pilkada 2029 senilai sekitar Rp 10 miliar yang dinilai belum memiliki dasar hukum.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan pembahasan belum dapat dilanjutkan karena dana cadangan Pilkada yang dimasukkan dalam KUA-PPAS masih menunggu payung hukum berupa peraturan daerah (Perda).
“Teman-teman belum clear karena di situ ada penganggaran dana cadangan kurang lebih Rp10 miliar untuk persiapan Pilkada 2029. Persoalannya, dana cadangan itu harus didasarkan pada Perda, sementara Perdanya sampai sekarang belum ada,” ujarnya, Selasa (28/7)
Menurut Syahrul, DPRD meminta pemerintah kota segera mengajukan rancangan Perda dana cadangan atau setidaknya memasukkannya ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Langkah tersebut diperlukan agar penganggaran memiliki dasar hukum yang jelas.
“Minimal sudah masuk Prolegda atau eksekutif mengajukan perubahan Prolegda. Baru kami berani membahas dana cadangan itu,” katanya.
Ia menambahkan apabila Perda belum juga tersedia, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan sementara untuk mendukung program prioritas daerah yang telah masuk dalam RPJMD.
“Kalau Perdanya belum ada, anggaran itu bisa dimanfaatkan dulu untuk kegiatan prioritas. Nanti mekanisme dana cadangan bisa disiapkan pada tahun berikutnya,” tandasnya. (*)
