KabarBaik.co, Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Lamongan, Senin (6/7).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi.
Sebelum disahkan, raperda telah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Lamongan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai mekanisme yang berlaku.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bukti berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mencermati, mendalami, dan membahas rancangan peraturan daerah ini secara sungguh-sungguh,” kata Pak Yes.
Ia menjelaskan, sepanjang Tahun Anggaran 2025 Pemkab Lamongan berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan penyelesaian berbagai isu strategis.
Menurutnya, dari sisi pendapatan, pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
Sementara itu, belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.
“Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan pengentasan berbagai isu strategis daerah. Belanja daerah kami fokuskan untuk mendukung pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan,” ujar Pak Yes.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pak Yes juga mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan proses pembahasan APBD sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kinerja, kemanfaatan, dan keberlanjutan pembangunan.
“Mari kita maknai setiap proses yang telah dilalui sebagai ikhtiar kolektif antara pemerintah daerah dan DPRD. Kita harus memastikan setiap kebijakan anggaran senantiasa berorientasi pada kinerja, kemanfaatan, serta keberlanjutan pembangunan demi terwujudnya kejayaan Lamongan,” tutupnya.(*)
