KabarBaik.co, Malang – Ratusan warga dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Perum Jasa Tirta (PJT) I di Desa Karangkates, Sumberpucung, Kabupaten Malang, Sabtu (1/8). Mereka menolak kebijakan penutupan akses kendaraan roda empat di puncak Bendungan Lahor yang mulai diberlakukan sejak hari ini.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu sempat berlangsung tegang. Massa membakar ban, berorasi secara bergantian, dan beberapa kali terlibat saling dorong dengan aparat keamanan setelah tidak ada satu pun direksi PJT I yang menemui mereka pada awal aksi.
Koordinator aksi, Hadi Wiyono atau yang akrab disapa Pak Dur, menegaskan masyarakat menuntut agar akses Bendungan Lahor kembali dibuka tanpa pembatasan bagi kendaraan roda empat. Menurutnya, jalur tersebut selama ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, terutama bagi warga Malang dan Blitar.
“Negara mana yang membatasi rakyatnya untuk melintas dengan menarik retribusi. Di sini jalan perekonomian warga, kok ditutup,” ujar Dur kepada wartawan.
Ia menilai penutupan akses tersebut akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Jalur Bendungan Lahor selama ini menjadi penghubung penting untuk aktivitas perdagangan, distribusi hasil pertanian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Dur juga mengaku masyarakat sudah beberapa kali mengikuti proses mediasi dengan PJT I. Namun hingga kini tidak ada solusi yang mampu menjawab tuntutan warga.
“Kami sudah berkali-kali diajak mediasi, tetapi hasilnya nihil. Yang kami tuntut hari ini jelas, direksi PJT I harus turun menemui masyarakat dan mencabut kebijakan penutupan akses Bendungan Lahor,” tegasnya.
Ketegangan meningkat ketika massa meminta sepuluh orang perwakilan diperbolehkan masuk untuk berdialog langsung dengan pimpinan PJT I. Permintaan tersebut tidak segera dipenuhi sehingga aparat kepolisian membentuk barikade untuk menghalau massa agar tidak memasuki kawasan kantor.
Untuk mengantisipasi eskalasi aksi, Polres Malang mengerahkan 320 personel gabungan yang terdiri atas anggota Polres Malang, Kodim 0818 Kabupaten Malang, Brimob, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, serta satuan pengamanan PJT I.
Apel pengamanan dipimpin Kabag Ops Polres Malang Kompol Aryanto Agus Subekti. Seluruh personel diinstruksikan mengedepankan pendekatan persuasif, tidak mudah terpancing provokasi, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Setelah hampir tiga jam menunggu, pihak PJT I akhirnya menyampaikan bahwa jajaran direksi sedang dalam perjalanan menuju lokasi dan dijadwalkan bertemu dengan perwakilan demonstran sekitar pukul 13.15 WIB. Hingga sekitar pukul 14.45 WIB, proses negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung.
Sementara itu, Humas PJT I, Ivania, menegaskan kebijakan penutupan berlaku permanen bagi kendaraan roda empat atau lebih. Adapun kendaraan roda dua masih diperbolehkan melintas di kawasan Bendungan Lahor.
“Untuk roda empat permanen. Kalau roda dua masih boleh,” ujar Ivania.
Ia menjelaskan pengguna kendaraan roda empat diarahkan menggunakan jalur alternatif melalui jalan umum atau jalan nasional.
Sebelumnya, PJT I resmi memberlakukan larangan kendaraan roda empat melintasi Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko dan pengamanan Bendungan Lahor yang berstatus sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Bagi warga Malang dan Blitar, polemik ini dinilai bukan sekadar persoalan penutupan akses jalan, tetapi menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang selama ini bergantung pada jalur penghubung tersebut. (*)
