KabarBaik.co, Tuban – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Tuban hingga tahun anggaran 2025 menunjukkan capaian yang positif. Realisasi penggunaan anggaran telah mencapai lebih dari 93 persen, sehingga menjadi salah satu fokus pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Setda Jatim di Ruang Rapat Aryo Tedjo Lantai 2 Setda Tuban.
Ketua Tim Kerja Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Dedhy R., menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan karena pemerintah provinsi perlu memastikan seluruh program yang dibiayai melalui DBHCHT berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemantauan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai DBHCHT, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (23/6).
Selain mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan tersebut juga bertujuan memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dedhy mengapresiasi kinerja Pemkab Tuban dalam mengelola DBHCHT tahun 2025. Tingginya realisasi anggaran menjadi indikator bahwa berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
“Kami hadir untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas penggunaan DBHCHT tahun 2025. Pelaksanaan di Kabupaten Tuban sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan realisasi mencapai lebih dari 93 persen,” kata Dedhy.
Berdasarkan laporan penggunaan DBHCHT Kabupaten Tuban Tahun 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp 41.219.835.592 dari total pagu anggaran sebesar Rp 44.188.753.850.
Tingginya serapan anggaran tersebut turut mendorong Setda Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan terhadap sejumlah sektor prioritas penerima manfaat DBHCHT.
Sektor yang dievaluasi meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, penegakan hukum di bidang cukai, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan Pemkab Tuban menjelaskan bahwa pemanfaatan DBHCHT selama ini diarahkan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterkaitan dengan sektor pertembakauan.
Melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, pemerintah daerah berharap kualitas layanan publik dapat terus meningkat sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Setda Provinsi Jawa Timur juga memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran. Koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang optimal.
Pemantauan berlangsung secara konstruktif melalui sesi diskusi dan evaluasi bersama perangkat daerah terkait. Seluruh OPD penerima DBHCHT diberikan kesempatan untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan guna mencapai target yang ditetapkan.
Pemkab Tuban menyambut baik pelaksanaan pemantauan tersebut karena dinilai dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil evaluasi yang diperoleh diharapkan menjadi bahan perbaikan sekaligus acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan program DBHCHT pada tahun-tahun mendatang. (*)
