KabarBaik.co, Surabaya – Riuh mesin linting dan aroma khas tembakau yang selama ini menjadi denyut kehidupan ribuan pekerja di Jawa Timur kini dibayangi kecemasan.
Rencana kebijakan pemerintah terkait pelarangan bahan tambahan serta pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau memicu kekhawatiran luas, terutama di sektor industri kretek yang dikenal padat karya.
Bagi sebagian orang, rokok mungkin sekadar produk konsumsi. Namun di banyak daerah di Jawa Timur, industri hasil tembakau menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Rantai ekosistemnya panjang—mulai dari petani tembakau, buruh linting Sigaret Kretek Tangan (SKT), hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada distribusinya.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, menilai rencana regulasi tersebut tidak sekadar menyangkut penyesuaian teknis, tetapi berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri secara menyeluruh.
“Kalau bahan tambahan dilarang, sementara itu bagian penting dalam menjaga karakter produk, industri akan kesulitan bertahan. Ini bukan hanya soal produksi, tapi juga nasib tenaga kerja,” ujarnya di Surabaya, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, rokok kretek memiliki karakteristik khas yang tidak bisa disamakan dengan produk tembakau dari negara lain. Penggunaan bahan baku lokal seperti tembakau dan cengkeh menghasilkan cita rasa unik, sekaligus kadar nikotin dan tar yang secara alami lebih tinggi.
Data di lapangan menunjukkan, kadar nikotin tembakau lokal dapat mencapai 2 hingga 8 persen, jauh di atas tembakau impor yang rata-rata hanya berkisar 1 hingga 1,5 persen. Kondisi ini membuat rencana pembatasan kadar nikotin mendekati standar luar negeri dinilai sulit diterapkan tanpa mengubah karakter dasar produk kretek.
“Kalau dipaksakan, ini bisa menjadi larangan tidak langsung terhadap kretek. Padahal segmen ini mendominasi produksi nasional,” kata Sulami.
Di balik produksi yang mencapai ratusan miliar batang per tahun, terdapat jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri hasil tembakau. Jawa Timur menjadi salah satu pusat utama, dengan kontribusi tenaga kerja yang signifikan secara nasional.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Ketika regulasi semakin ketat dan harga produk legal berpotensi naik, konsumen dikhawatirkan beralih ke produk yang lebih murah namun tidak terkontrol.
“Pasar akan mencari keseimbangan. Jika produk legal sulit diakses atau terlalu mahal, ruang bagi rokok ilegal akan terbuka,” ujarnya.
Dampak berantai juga diperkirakan akan dirasakan sektor hulu, khususnya petani tembakau. Jika industri dipaksa menyesuaikan dengan standar bahan baku berkadar nikotin rendah, ketergantungan terhadap tembakau impor berpotensi meningkat. Hal ini dapat menggeser peran petani lokal yang selama ini menjadi penopang utama industri kretek nasional.
Sulami menekankan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan konteks Indonesia. Menurutnya, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya harus menjadi dasar dalam merumuskan regulasi, bukan sekadar mengadopsi standar negara lain.
“Kami tidak menolak aturan, tetapi perlu ada dialog. Industri ini sudah diatur oleh banyak regulasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang seimbang antara kesehatan publik dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.
Gapero Surabaya juga mendorong keterlibatan pelaku industri dalam proses perumusan kebijakan, agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.
Di tengah dinamika tersebut, suara para buruh menjadi perhatian utama. Ancaman pengurangan tenaga kerja hingga potensi perumahan karyawan menjadi kekhawatiran nyata jika industri tidak mampu beradaptasi dengan cepat.
“Yang paling terasa nanti pasti pekerja dan petani. Kalau kondisi ini terjadi, perusahaan bisa saja mengambil langkah efisiensi,” tambahnya.
Kini, industri kretek berada di titik krusial. Di satu sisi, tuntutan standar kesehatan semakin menguat. Di sisi lain, terdapat realitas sosial-ekonomi yang melibatkan jutaan orang di dalamnya. Keseimbangan antara regulasi dan keberlangsungan hidup para pelaku industri menjadi kunci, agar kebijakan yang diambil tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkeadilan.
