KabarBaik.co, Pasuruan – Puluhan warga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menghadiri kegiatan reses masa persidangan lll 2025/2026 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Golkar.
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiharti menyampaikan sumber daya partai tidak hanya di DPRD Kabupaten Pasuruan, tapi juga ada di DPRD Provinsi dan DPR RI yang kedepannya akan memberikan program-program kerja partai untuk kader-kader.
Dalam reses masa persidangan lll 2025/2026 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menerima masukan dari setiap masyarakatnya, yang menyampaikan permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya melalui reses.
Nik Sugiharti yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan menyampaikan, hubungan dengan pemerintahan sangat dibutuhkan karena Partai Golkar mendukung program pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Mulai detik ini harus mendekati pemerintahan yang ada mulai dari desa hingga diatasnya, ini merupakan hubungan baik yang harus dijaga dan mendukung program pembangunan,” kata Mbak Nik Sugiharti.
Mbak Nik sapaan akrabnya menambahkan melalui reses ini warga sampaikan uneg-unegnya yang ada, nantinya bisa dikawal dalam program pemerintah daerah yang ada di setiap dinas terkait.
“Usulan ini kita bawah ke sidang DPRD, apabila masuk dalam program akan kita kawal dari dinas biar terealisasikan,” jelasnya.
Dalam reses yang digelar tersebut salah satu warga menyampaikan, jalan desa yang ada dilingkungan Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji sudah lama rusak bahkan warga luar desa melintas sangat takut dan rawan terjatuh.
“Jalan di desa saya sudah 5 tahun lebih tidak ada perhatian, pavingnya sudah rusak dan sangat rawan jatuh pengendara sepeda,” ucap Sri.
Berbeda dengan Farida dimana dirinya merupakan tokoh masyarakat sering mendapatkan keluhan warga, terutama dalam pelayanan kesehatan gratis yang merupakan program pemerintah, namun kenyataan dilapangan sangat sulit diterapkan.
“Ada warga yang tidak bekerja coba berobat di puskesmas dengan pengobatan gratis dari program pemerintah, namun disuruh untuk buat BPJS kesehatan secara mandiri,” bebernya.
Menanggapi permasalahan yang ada dimasyarakat yang harus diperjuangkan, Mbak Nik akan melihat dahulu permasalahan yang ada di dinas terkait.
“Kita cek dulu setiap permasalahan yang masuk ini, kalau jalan akan kita cek jalan tersebut kewenangan siapa, dan juga permasalahan program kesehatan gratis ke dinas sosial,” jelasnya.
Dengan reses ini Mbak Nik menuturkan setiap aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dalam sidang DPRD Kabupaten Pasuruan nantinya, sehingga apa yang menjadi hak masyarakat bisa tersampaikan.
“Kita bawah aspirasi masyarakat ini ke sidang nanti, mana yang perlu diperjuangkan terutama yang sangat penting bagi masyarakat saat ini,” pungkasnya.
