KabarBaik.co, Pasuruan – Sidang Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Pasuruan dalam pembahasan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Anggaran 2025 menuai sorotan dari Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan mempertanyakan tidak terealisasinya penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 1,7 miliar pada tahun anggaran 2025.
Mereka mempertanyakan alasan di balik tidak terealisasinya dana yang telah dialokasikan untuk sektor tersebut, kondisi itu dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah karena realisasinya tercatat nol persen.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Sugiarto mempertanyakan, alasan di balik tidak terserapnya anggaran penyertaan modal yang sebelumnya telah dialokasikan untuk mendukung operasional dan pengembangan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
“Mengapa penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp 1,7 miliar tidak terealisasi sama sekali atau 0 persen, Apakah BUMD dimaksud dalam kondisi tidak sehat atau kebijakan penundaan tidak dikomunikasikan kepada DPRD,” ujar Sugiarto saat menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Menurut Fraksi Golkar, nihilnya realisasi penyertaan modal tersebut dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam pengelolaan maupun komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD terkait kebijakan pengembangan BUMD.
Karena itu, Golkar meminta pemerintah daerah tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab mandeknya penyertaan modal, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah.
Menurut Sugianto, realisasi penyertaan modal yang nihil perlu menjadi perhatian.
“Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan audit khusus BUMD secara berkala, menyusun peta jalan restrukturisasi atau pembubaran BUMD yang tidak sehat, menyediakan laporan kinerja BUMD setiap triwulan kepada DPRD,” tegasnya.
