ADA sebuah angka yang kini masih terasa jauh dari kenyataan pasar. Yakni, Rp 16.200 per dolar AS. Angka itu beberapa bulan lalu masih disebut sebagai bagian dari kisaran fundamental rupiah yang diyakini dapat dicapai kembali.
Namun ketika kalender bergerak menuju pertengahan Agustus, rupiah justru masih berkutat di atas Rp 17.500 dan bahkan tetap naik-turun mendekati ambang psikologis Rp 18.000. Pada perdagangan Rabu, 12 Agustus 2026, rupiah ditutup di level Rp 17.877 per dolar AS.
Kontras itu menjadi semakin menarik karena optimisme mengenai penguatan rupiah pernah disampaikan langsung oleh Perry Warjiyo, saat masih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Mei lalu, Perry menjelaskan bahwa nilai fundamental rupiah yang digunakan BI berada dalam rentang asumsi APBN, yakni Rp 16.200-Rp 16.800 per dolar AS.
Ia bahkan memperkirakan rata-rata rupiah tahun 2026 berada di sekitar Rp 16.800 dan rupiah dapat kembali ke kisaran Rp 16.200-Rp 16.800 pada akhir tahun.
Masalahnya bukan semata-mata apakah sebuah proyeksi ekonomi tepat atau meleset. Dalam ekonomi, proyeksi memang bukan nubuat. Tidak ada bank sentral yang mampu mengendalikan seluruh variabel yang menentukan nilai tukar. Dolar AS bergerak mengikuti kebijakan Federal Reserve, imbal hasil obligasi Amerika, kondisi geopolitik, harga minyak, arus modal global, hingga persepsi investor terhadap perekonomian suatu negara.
Bahkan dalam beberapa bulan terakhir tekanan terhadap rupiah memang datang dari kombinasi faktor eksternal tersebut. Pada 12 Agustus, misalnya, penguatan dolar, ketegangan geopolitik dan kehati-hatian investor menjelang data inflasi AS kembali menekan rupiah.
Tetapi persoalan menjadi berbeda ketika jarak antara proyeksi dan kenyataan semakin lebar. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya akurasi sebuah ramalan, melainkan kredibilitas komunikasi kebijakan.
Ketika bank sentral menyampaikan keyakinan bahwa rupiah akan bergerak menuju kisaran tertentu, pasar tentu tidak sekadar mencatat angkanya. Pelaku pasar akan menguji apakah bank sentral memiliki instrumen, ruang kebijakan dan kapasitas untuk membuat keyakinan itu menjadi kenyataan.
Dan pasar rupanya belum sepenuhnya percaya.
Buktinya terlihat dari perjalanan rupiah. Bahkan pada 27 Juli, ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur BI, rupiah ditutup tepat di sekitar Rp 18.000 per dolar AS.
Di sinilah perlu berhati-hati. Tidak tepat menyimpulkan bahwa rupiah melemah hanya karena Perry mundur atau hanya karena BI gagal memenuhi proyeksi Rp 16.200. Pasar keuangan jauh lebih kompleks daripada itu. Namun rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan satu hal penting bahwa kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan moneter merupakan faktor yang tidak boleh diremehkan.
Apalagi Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan amunisi yang tidak kecil untuk menjaga stabilitas rupiah. Perry pada Mei mengungkapkan bahwa sekitar USD 10 miliar cadangan devisa telah digunakan untuk stabilisasi kurs. Artinya, mempertahankan stabilitas rupiah bukan pekerjaan tanpa biaya. Ada cadangan devisa yang harus digunakan, ada kebijakan suku bunga yang harus dipertimbangkan, ada operasi moneter yang harus dijalankan, dan ada keseimbangan yang harus dijaga agar upaya menyelamatkan nilai tukar tidak justru memukul pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, publik sebenarnya tidak membutuhkan janji bahwa rupiah harus kembali ke Rp 16.200 dalam waktu tertentu. Yang lebih dibutuhkan adalah penjelasan yang jujur mengenai mengapa rupiah tak kunjung kembali, apa yang sedang dilakukan BI, seberapa besar tekanan eksternal yang masih akan berlangsung, dan pada titik mana kebijakan harus berubah.
Bank sentral tidak harus selalu benar dalam membuat proyeksi. Tetapi bank sentral harus selalu dapat dipercaya ketika menjelaskan bagaimana menghadapi kenyataan yang ternyata berbeda dari proyeksi.
Konteks pergantian Gubernur BI membuat persoalan itu semakin sensitif. Perry telah mengundurkan diri secara mengejutkan pada akhir Juli, dan Destry Damayanti kemudian ditunjuk sebagai pejabat sementara. Presiden Prabowo selanjutnya mengajukan Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI.
Pasar menyambut pencalonan tersebut secara positif dan rupiah sempat menguat ke level terbaik sejak 18 Juni. Destry dinilai akan melanjutkan kebijakan moneter yang ada, dengan fokus pada stabilitas rupiah dan keseimbangan antara pengendalian inflasi serta pertumbuhan. Namun pada saat yang sama, isu independensi BI dan hubungan kebijakan fiskal-moneter tetap menjadi perhatian investor.
Ini berarti tantangan Destry bukan sekadar meneruskan kebijakan. Ia harus mengembalikan sesuatu yang lebih mahal daripada cadangan devisa. Yakni, kepercayaan.
Kepercayaan bahwa BI mampu menjaga stabilitas rupiah. Kepercayaan bahwa kebijakan moneter tidak mudah ditarik oleh kepentingan jangka pendek. Kepercayaan bahwa koordinasi dengan pemerintah dapat berlangsung erat tanpa menghilangkan independensi bank sentral. Dan kepercayaan bahwa ketika kondisi pasar berubah, BI mampu merespons dengan cepat sekaligus menjelaskan alasannya secara terbuka.
Kita juga tidak boleh terjebak pada angka Rp 18.000 seolah-olah begitu rupiah menyentuh angka tersebut maka ekonomi Indonesia otomatis berada dalam krisis. Nilai tukar adalah harga yang bergerak setiap hari. Menembus sebuah angka psikologis tidak serta-merta berarti fundamental ekonomi berubah dalam semalam.
Namun jika Rp 18.000 menjadi level yang semakin sering diuji dan bertahan lama, maka hal itu tentu patut dibaca sebagai sinyal bahwa tekanan terhadap rupiah bersifat lebih persisten. Apalagi, pada level Rp 17.877 saja jaraknya dari kisaran Rp 16.200 yang pernah diproyeksikan masih sekitar Rp 1.677 untuk setiap dolar.
Bagi masyarakat luas, selisih itu bukan sekadar angka di layar perdagangan valuta asing. Rupiah yang lemah dapat meningkatkan biaya barang impor, bahan baku, energi dan berbagai kebutuhan yang memiliki komponen dolar.
Bagi dunia usaha, pelemahan rupiah berarti biaya yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang lebih besar. Bagi pemerintah, tekanan kurs juga dapat memengaruhi beban pembayaran kewajiban dalam valuta asing. Karena itu, stabilitas rupiah pada akhirnya bukan urusan pedagang valuta asing dan investor saja. Namun, menyentuh kehidupan ekonomi sehari-hari.
Maka, perdebatan mengenai Rp 16.200 seharusnya tidak berakhir pada pertanyaan sederhana. Mengapa target BI belum tercapai? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah Apa yang harus dilakukan agar masyarakat dan pasar kembali percaya bahwa rupiah memiliki fondasi yang kuat? (*)
