KabarBaik.co, Blitar – Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar resmi terpilih sebagai Ketua KONI Kota Blitar usai memenangkan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) yang digelar Selasa (19/5).
Namun, kemenangan mantan koruptor tersebut langsung diwarnai pernyataan keras terkait dugaan campur tangan pemerintah daerah dalam proses pemilihan.
Samanhudi mendapat 22 suara dalam pemungutan suara, unggul dari lawannya Tony Andreas yang mendapat 15 suara. Usai menang, ia menegaskan dirinya maju bukan karena ambisi pribadi, melainkan dorongan dari cabang olahraga (cabor) yang menginginkan Ketua KONI berasal dari putra daerah.
“Sebenarnya saya tidak ingin menjadi ketua KONI. Tapi teman-teman cabor meminta agar KONI dipimpin putra daerah asli,” ujarnya, Selasa (19/5).
Menurut pria yang akrab disapa Hudi itu, olahraga Kota Blitar seharusnya dikelola oleh insan olahraga tanpa intervensi pihak luar. Dia menilai, proses pemilihan Ketua KONI kali ini terlalu banyak campur tangan pemerintah daerah.
“Ini marwah olahraga. Tidak perlu ada intervensi dari dinas maupun wali kota. KONI biar diurus penggiat olahraga,” tegasnya.
Samanhudi bahkan secara terbuka menyebut adanya dugaan “cawe-cawe” dalam kontestasi Musorkot. Dia mengklaim memiliki bukti adanya keberpihakan sejumlah pihak terhadap kandidat tertentu.
“Ada cawe-cawe, saya punya buktinya. Saya ngomong lembaga, bukan personal. Saya ngomong wali kota dan kepala dinas,” katanya.
Meski demikian, dia menyebut hasil pemilihan menjadi bukti suara cabor masih menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah organisasi olahraga di Kota Blitar.
“Kalau biasanya jagonya pemerintah daerah menang, sekarang kalah. Artinya kekuatan teman-teman cabor masih kuat,” ucapnya.
Hudi juga menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan kritik maupun aksi penolakan yang sempat muncul menjelang Musorkot. Sebab menurutnya, seluruh proses pencalonannya telah sesuai aturan organisasi.
“Saya orang hukum, tahu aturan. Tidak ada yang saya langgar dalam AD/ART maupun aturan organisasi,” jelasnya.
Ke depan, dia berharap pembinaan olahraga Kota Blitar tidak lagi diwarnai kepentingan politik. Fokus utama yang harus dibangun adalah sinergi antara KONI, legislatif, dan pemerintah daerah demi mendongkrak prestasi atlet menuju Porprov 2027.
“Tiga pilar ini harus sinkron. Pemerintah tugasnya membina dan mendukung anggaran, sedangkan KONI fokus membangun prestasi,” pungkasnya.(*)
