KabarBaik.co, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI sekaligus Senator Ahmad Nawardi meminta pemerintah memastikan kebijakan fiskal nasional memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Menurut Nawardi, APBN memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari angka makro. APBN harus mampu memperkuat sektor-sektor produktif di daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan mendorong UMKM naik kelas,” ujar Nawardi
Nawardi menyebut alokasi APBN untuk Jawa Timur pada 2026 mencapai Rp 114,36 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 50,29 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 64,07 triliun. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara yang dihimpun dari Jawa Timur mencapai Rp 128,18 triliun, sementara surplus APBN regional tercatat sebesar Rp 68,29 triliun.
“Besarnya alokasi APBN untuk Jawa Timur harus diikuti dengan belanja yang tepat sasaran. Transfer ke daerah perlu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, pelayanan publik, konektivitas antardaerah, serta sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja,” jelasnya.
Ahmad juga menilai prospek ekonomi Jawa Timur masih cukup kuat. Bank Indonesia Jawa Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,96 persen secara tahunan.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai tekanan terhadap daya beli masyarakat, ketimpangan antarwilayah, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dan sektor produksi rakyat.
“Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung inklusif. Jangan sampai pertumbuhan hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan perkotaan, sementara petani, nelayan, pedagang kecil, serta masyarakat di daerah tertinggal belum memperoleh manfaat yang memadai,” tegasnya.
Sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi memastikan akan terus mengawal pelaksanaan APBN dan transfer ke daerah agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.
“APBN harus hadir di tengah masyarakat Jawa Timur melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi lokal, dan terbukanya lapangan kerja baru,” pungkasnya. (*)
