KabarBaik.co, Surabaya — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang akan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian hingga ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyampaikan bahwa sensus ini merupakan pelaksanaan kelima di Indonesia dan menjadi momentum penting untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh.
“Jika sebelumnya sensus ekonomi hanya mencakup sektor non-pertanian, maka pada 2026 seluruh sektor akan didata. Ada 17 sektor dalam PDRB yang akan terlihat potensinya, struktur, hingga daya saing wilayah,” ujar Herum di Surabaya, Kamis (9/4).
Menurutnya, Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sensus kali ini. Struktur ekonomi daerah yang relatif seimbang antara sektor pertanian dan non-pertanian menjadi keunikan tersendiri, ditambah dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital yang tidak selalu memiliki lokasi fisik.
Dalam pelaksanaannya, BPS Jatim akan mengombinasikan metode pendataan konvensional dan digital. Selain dilakukan secara door to door, pengumpulan data juga akan memanfaatkan email serta berbagai platform digital.
Petugas sensus nantinya dibekali perangkat berbasis teknologi informasi guna mempercepat proses pengumpulan data, tanpa perlu melalui tahapan entri manual seperti pada sensus sebelumnya.
“Dengan metode ini, hasil sensus diharapkan bisa lebih cepat disajikan,” jelas Herum.
Tak hanya itu, BPS juga menyiapkan skema pengisian kuesioner secara daring, termasuk melalui email maupun pertemuan virtual seperti Zoom, khususnya bagi pelaku usaha yang berada di bawah naungan asosiasi atau pengelola pusat perbelanjaan.
Untuk memastikan cakupan data yang optimal, BPS Jatim menggandeng berbagai pihak, mulai dari asosiasi usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah sampai tingkat RT.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. Herum mengakui, tantangan terbesar terletak pada luasnya cakupan sektor serta dinamika ekonomi digital yang sulit terdeteksi melalui metode konvensional.
“Banyak kegiatan ekonomi saat ini tidak membutuhkan ruang usaha fisik. Ini membutuhkan peran aktif petugas serta kejujuran responden untuk memberikan informasi yang akurat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPS turut memanfaatkan data dari startup digital yang telah bekerja sama, serta melakukan pemetaan awal terhadap unit-unit usaha di berbagai daerah.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sensus ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kekuatan dan daya saing ekonomi Jawa Timur di tengah dinamika global.
“Dengan berbagai strategi ini, kami optimistis pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas,” tutup Herum.
